Mendugbangga Wihaji Mengatakan Belum Ada Keracunan MBG pada Ibu Hamil, Menyusui dan Balita

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Merespons kekhawatiran publik terkait banyaknya insiden keracunan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji buka suara.

Diketahui, program MBG ini juga menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dalam penyelenggaraan MBG ini, Kemendukbangga memiliki tugas mendata dan mendistribusikan MBG agar tepat sasaran.

Baca juga: Cegah Keracunan Para Siswa, BGN Diminta Libatkan Sekolah dalam Penyediaan MBG

“Soal distribusinya tentu akan dievaluasi jika memang ada kasus keracunan MBG untuk kelompok ini,” kata Menteri Wihaji saat ditemui di UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (22/9/2025).

Ia menegaskan, sejak MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita ini diluncurkan pada 10 Januari 2025, pihaknya belum menerima laporan adanya kasus keracunan menu makanan MBG untuk kelompok tersebut.

“Ini program baru, pemerintah terus berusaha semaksimal mungkin dengan bekerjasama dengan BGN dan Kementerian lain, kami ikhtiarkan supaya jangan terjadi dan terus kami awasi,” ujar mantan Bupati Batang ini.

Pihaknya mengatakan, program MBG untuk kelompok ini baru menyasar 1,2 juta penerima manfaat dari total target sekitar 9,3 juta penerima manfaat yakni  ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Pemberian MBG untuk kelompok ini didistribusikan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), BKKBN sendiri menyiapkan sebanyak 600 ribu TPK untuk mendukung program MBG ini.

“Pemerintah mencoba mendampingi seluruh rakyat Indonesia termasuk ibu hamil supaya sehat memastikan supaya tidak terjadi insiden itu (keracunan MBG),” ungkap Wihaji.

Baca juga: 5.360 Anak Keracunan MBG, Program Unggulan Prabowo—Istana Akui Kelalaian: Kami Minta Maaf

Saat ini masih ada tantangan yang dihadapi dalam program MBG untuk kelompok ibu hamil, menyusui dan balita ini terutama dalam hal sosialisasi dan distribusi ke daerah-daerah terpencil.

Pemerintah ujar dia, akan mengupayakan langkah pencegahan dan pengawasan ketat agar insiden keamanan pangan ini tidak lagi terjadi.