HNW Ingatkan Presiden Prabowo, Kinerja Kementerian Haji dan Umrah Harus Jauh Lebih Bagus

Tanya: Menteri dan Wakilnya yang cocok untuk mengisi Kementerian Haji dan Umrah?

Jawab: Secara prinsip dalam undang-undang juga dinyatakan bahwa sampai terbentuknya Kementerian maka sepanjang waktu ini badan tetap bekerja badan pengelola, penyelenggara haji tetap bekerja dan memang harus demikian karena pihak Saudi sudah menyampaikan kita sudah harus mulai mengurusi haji tahun 2025 kalau kita nunggu 30 hari lagi akan sangat telat.

Jadi sekarang badan bekerja dengan pimpinannya bekerja dan kemudian tinggal nanti ketika kemudian sudah ada Keppres terkait dengan masalah Kementerian Haji dengan adanya Menteri Haji maka ini tinggal dipindah saja dengan aturan hukum.

Tentang siapa orang yang paling tepat menurut saya yang paling tepat adalah mereka yang sudah membidani kelahiran badan haji ini atau secara prinsip harus disampaikan bahwa tentang pembentukan Kementerian dan tentang penunjukan Menteri dan pengangkatan Menteri dan para Wakil Menteri itu sepenuhnya hak
prerogatif Presiden. 

Dan Presiden Prabowo yang kemudian sebelumnya membuat badan pengelola haji pastilah menginginkan agar Kementerian ini sukses.

Saya melihat Kepala Penyelenggara Haji Gus Irvan dan Wakilnya Pak Daniel Anzar Simpanjuntak sangat wajar dan saya sangat mendukung kalau beliau berdua dilanjutkan diangkat oleh Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh.

Mereka sudah memulai dan mereka sudah bekerja, mereka mempunyai visi yang sama dengan Presiden, mereka mempunyai misi yang kemudian menjangkau untuk kemudian bagaimana visi tentang penyelenggaraan haji yang bisa menghadirkan perbaikan-perbaikan.

Tanya: Optimisi Kementerian Haji dan Umrah bakal bekerja sempurna?

Jawab: Ya, optimisme harus ya. Karena memang kita juga sudah mengawal dengan membuat undang-undangnya, aturan hukumnya, dan rapat-rapat kerja yang terus kita mengingatkan tentang pentingnya profesionalitas itu, untuk tidak mengurangi
masalah-masalah yang lalu.

Dan memang kami ingatkan betul, agar badan penyelenggaraan haji ini, yang nanti akan menjadi Kementerian, belajar maksimal dari Kementerian Agama yang sudah 70 tahun lebih menyelenggarakan haji. Tentu belajar dari suksesnya. 

Sementara kalau ada masalah-masalah, jadikanlah itu sebagai catatan-catatan untuk tidak terulang.

Tanya: Catatan untuk Kementerian Haji dan Umrah?

Jawab: Tentu terkait dengan masalah yang saat ini ada di KPK. Agar tidak pernah terjadi lagi. Kuota tambahan, agar betul-betul Kementerian Haji sekalipun memang oleh UU dinyatakan mempunyai hak untuk membuat peraturan menteri terkait pengaturan ini, tapi UU juga menegaskan harus dibahas dengan DPR secara terbuka, harus dibagi secara proporsional, jadi ini harus betul betul menjadi komit. (tribun/abdi)