Wakil Kepala BGN Ancam Tutup Dapur MBG yang Langgar Aturan: Mau Punya Jenderal Saya Nggak Peduli

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan pihaknya tak segan menutup dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanggar aturan. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Nanik S Deyang menekankan penindakan akan berlaku tanpa pandang bulu terhadap dapur MBG yang melanggar. 

Meskipun, dapur tersebut dimiliki pejabat atau tokoh berpengaruh.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Jadi Garda Terdepan Hadapi Insiden pada MBG

“Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup saya enggak peduli. Karena ini nyamgkut nyawa manusia,” kata Nanik, Jumat (26/9/2025).

Selain penutupan, BGN juga mengeluarkan surat resmi kepada seluruh mitra dapur MBG.

Mereka diberi tenggat waktu satu bulan untuk melengkapi tiga sertifikasi penting, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat penggunaan air layak konsumsi.

Baca juga: Bahaya MBG Disimpan Terlalu Lama, Risiko Keracunan Bisa Meningkat Drastis

“Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi tiga hal ini maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam waktu sebulan para mitra di seluruh Indonesia tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup,” tegasnya.

Nanik menyesalkan kelalaian sejumlah dapur MBG bisa berdampak luas terhadap ribuan dapur lain.

Menurutnya, BGN tak segan menutup dapur yang abai terhadap standar kesehatan karena menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.

"Kontrak anda cuma 1 tahun, dalam 1 tahun itu ada klausul bisa menghentikan sepihak, kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini sekarang 9.400 yang lain bisa jadi terancam," ujarnya.

Dari data BGN, setidaknya ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025.

Dari jumlah tersebut, 5.914 orang penerima manfaat yang terdampak.

Berikut rinciannya:

1. Kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang
2. Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang
3. Kabupaten Bandung Barat 411 orang
4. Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang 
5. Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang.