Proyek PLTU Mangkrak yang Libatkan Eks Dirut PLN dan Adik Jusuf Kalla Rugikan Negara Rp1,35 Triliun

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Empat orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat berkapasitas 2x50 megawatt. 

Di antaranya, mantan Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar dan pengusaha Halim Kalla, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

Penetapan tersangka diumumkan oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, Irjen Cahyono Wibowo, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2025).

“Tersangka FM sebagai Direktur PLN saat itu, pihak swasta HK (Direktur PT BRN), RR (Dirut PT BRN), dan HYL (Dirut PT Praba),” ungkap Cahyono.

PLTU yang berlokasi di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, seharusnya menjadi bagian dari penguatan infrastruktur energi nasional. 

Namun, proyek yang dimulai sejak 2008 justru mangkrak sejak 2016 dan dinyatakan “total loss” oleh BPK.

“Kalau kursnya sekarang Rp16.600 per dolar AS, berarti kerugian negara kurang lebih Rp1,350 triliun,” jelas Cahyono.

Baca juga: Kronologi Kasus Dugaan Korupsi PLTU 1 Kalbar yang Merugikan Negara Rp1,350 Triliun

Permufakatan Sejak Awal

Menurut penyidik, indikasi korupsi sudah muncul sejak tahap perencanaan. 

PLN diduga melakukan korespondensi dengan pihak swasta untuk memenangkan pelaksanaan proyek.

“Artinya ada pemufakatan dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan. Setelah dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan sehingga ini terjadi keterlambatan yang mengakibatkan sejak 2008–2018 itu diadendum terus,” ujar Cahyono.

Proses lelang proyek yang dibiayai oleh kredit komersial dari Bank BRI dan BCA melalui skema Export Credit Agency (ECA) dimenangkan oleh KSO BRN. 

Namun, konsorsium ini tidak memenuhi syarat:

Tidak memiliki pengalaman membangun PLTU minimal 25 MW

Tidak menyerahkan laporan keuangan tahun 2007 (audited)

Laba bersih tahun 2006 tidak mencapai Rp7,5 miliar