Janji-janji Puan Maharani saat Pimpinan DPR Terima Aliansi Mahasiswa

“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” ujar Dasco.

Selain itu, DPR telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan aliansi mahasiswa dengan pihak eksekutif pada esok hari Kamis (4/9/2025), guna membahas isu-isu krusial, seperti pembentukan tim investigasi dugaan makar, pembahasan undang-undang perampasan aset, dan pengurangan pajak.

“Barusan kami sudah berkomunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima besok untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” jelasnya.

Dasco menegaskan bahwa sejumlah tuntutan mahasiswa memerlukan kerja sama antara DPR dan pemerintah.

“Ada beberapa hal yang harus dilakukan bersama, seperti pembentukan tim investigasi dugaan makar, undang-undang rampasan aset, dan pengurangan pajak,” katanya.

Ia juga kembali meminta maaf atas nama pimpinan DPR.

“Sekali lagi, kami mohon maaf atas kekurangan kami selama ini,” tutupnya.

Tuntutan 17+8

Seruan "17+8 Tuntutan Rakyat" terhadap pemerintah dan DPR RI mulai ramai di media sosial sejak Minggu (31/8/2025).

Dalam tuntutan itu, tertulis sejumlah desakan agar dipenuhi pemerintah dan DPR RI pada Jumat (5/9/2025). Berikut isinya:

• Bentuk Tim Investigasi Independen Kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
• Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan secara transparan anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
• Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

H-2 deadline "17+8 Tuntutan Rakyat", Presiden Prabowo Subianto tengah berada di China untuk memenuhi undangan resmi Presiden Xi Jinping.

Prabowo berangkat menuju Chinga pada Selasa (2/9/2025) malam, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Beliau akan berjumpa dengan para tokoh-tokoh pemimpin dunia, terutama Presiden Xi. Kami berharap, kita semua berharap, mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau, tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang tentu kita berharap membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dan pemerintah Tiongkok," ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Selasa.

Baca juga: Dari Sopir jadi Anggota DPR, Ahmad Sahroni Crazy Rich Tanjung Priok Kini Dicari, Hartanya Rp328 M

Sementara itu, anggota DPR RI kembali berkantor kembali setelah sebelumnya work from home (WFH) buntut gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.

Pada Rabu, anggota DPR RI tampak kembali melakukan rapat tatap muka, seperti yang disiarkan secara langsung dari YouTube TV Parlemen.

Sejak pukul 10.00 WIB, Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).