Akhirnya, Gibran Ditagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja oleh Mahasiswa di DPR

Ringkasan Utama:

• BEM SI tagih janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja dalam audiensi terbuka di DPR
• Audiensi digelar usai gelombang demonstrasi nasional terkait tunjangan DPR yang berujung ricuh
• DPR saat ini didominasi partai-partai KIM Plus, pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran
• Tuntutan mahasiswa juga mencakup evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akhirnya ditagih secara langsung oleh mahasiswa terkait janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan yang ia sampaikan saat kampanye Pilpres 2024.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam audiensi terbuka bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Audiensi ini digelar menyusul gelombang demonstrasi nasional yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 di berbagai daerah. Aksi tersebut dipicu oleh sorotan publik terhadap kinerja DPR dan isu kenaikan tunjangan anggota Dewan, termasuk tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan. Di sejumlah kota, demonstrasi berujung pada bentrokan, kerusuhan, dan penjarahan fasilitas umum. Di Jakarta, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah tertabrak kendaraan taktis saat massa memanjat pagar DPR.

Situasi tersebut mendorong DPR membuka ruang audiensi dengan kelompok mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia, Trisakti, UNJ, dan PTNU.

Baca juga: BEM SI dan Cipayung Plus Temui Pimpinan DPR, Tuntut RUU Perampasan Aset dan Soroti Tunjangan Dewan

Mahasiswa Tagih Janji Kampanye di Hadapan Pimpinan DPR

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyampaikan bahwa janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres 2024 perlu segera ditindaklanjuti.

Menurutnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan mencari pekerjaan dan merasa tidak memiliki arah dalam menata masa depan.

“Kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan,” ujar Muzammil dalam forum audiensi.

Audiensi tersebut dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Saan Mustopa (NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB).

Ketiganya berasal dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

DPR Dikuasai KIM Plus

DPR RI periode 2024–2029 saat ini didominasi oleh anggota Dewan dari partai-partai KIM Plus, yang menguasai 470 dari total 580 kursi DPR, atau sekitar 81 persen.

Koalisi ini terdiri dari tujuh fraksi partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dengan komposisi tersebut, mayoritas kebijakan dan pengawasan di parlemen berada di tangan partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini menjadi sorotan mahasiswa dalam menyampaikan tuntutan mereka secara langsung di forum resmi DPR.

Momen Penagihan Resmi Pertama

Meski isu janji 19 juta lapangan kerja sempat ramai di media sosial dan forum publik sejak awal 2025, audiensi ini merupakan momen pertama BEM SI secara resmi menyampaikan tuntutan tersebut di hadapan lembaga negara.