Janji-janji Puan Maharani saat Pimpinan DPR Terima Aliansi Mahasiswa

TRIBUNNEWS.COM - Menghadapi gelombang protes mahasiswa di Gedung DPR RI pada Rabu (3/9/2025), Ketua DPR RI Puan Maharani, melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan sejumlah janji tegas untuk merespons aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan dengan aliansi mahasiswa, Puan menegaskan komitmen DPR untuk melakukan reformasi menyeluruh, meningkatkan transparansi, dan menghentikan tunjangan tertentu sebagai respons atas kekecewaan publik.

Pernyataan ini diutarakan menyusul kericuhan demonstrasi dalam sepakan serta imbas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, yang karena ditabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8/2025) malam.

Aksi demonstrasi bermula pada 25 Agustus 2025 untuk menolak gaji dan tunjangan anggota DPR, lalu demo 28 Agustus 2025 tuntutan hak buruh, dan demo 29 Agustus 2025 bergeser ke tuntutan keadilan atas Affan dengan elemen reformasi Polri.

Sufmi Dasco, mewakili Puan, menyampaikan duka cita mendalam atas kematian Affan dan korban lain dalam aksi penyampaian pendapat.

“Selaku pimpinan DPR, kami mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Affan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi,” ujar Dasco dalam siaran langsung YouTube DPR RI, Rabu siang.

Ia juga meminta maaf atas kekurangan DPR dalam menjalankan tugas mewakili rakyat.

“Kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh,” katanya.

Janji utama yang disampaikan mencakup langkah konkret untuk mereformasi DPR.

“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR dan menyampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan,” ungkap Dasco sembari membaca. 

Pertama, DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dengan tunjangan perumahan resmi dihentikan per 31 Agustus 2025.

Baca juga: H-2 Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat: Prabowo ke China, Anggota DPR Mulai Ngantor Lagi

“Khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” tegasnya.

Kedua, DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri serta efisiensi kunjungan kerja dalam negeri.

“Moratorium kunjungan kerja luar negeri anggota DPR dan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri akan segera diterapkan,” tambahnya.

Puan Maharani, sebagai Ketua DPR, akan memimpin langsung reformasi untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan.