Pernyataan 3 Anggota DPR RI Soal Kenaikan Tunjangan: Nafa Urbach Dukung Tunjangan Rumah Rp50 Juta

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengenai kenaikan tunjangan sehingga pendapatan mereka terdongkrak.

Adapun perkara besaran pendapatan anggota DPR RI belakangan ini tengah menjadi sorotan.

Sebab, muncul kabar viral yang menyebut, gaji anggota DPR RI naik hingga mendapat Rp3 juta per hari atau mencapai total Rp100 jutaan sebulan.

Komisi I DPR, TB Hasanuddin telah secara terbuka mengungkap, total penghasilan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta, bisa melebihi Rp100 juta per bulan.

Hal ini ia sampaikan saat menjawab pertanyaan soal sulitnya mencari uang yang halal di parlemen.

Sementara, tunjangan rumah senilai Rp50 juta yang diperoleh anggota DPR RI mencuat setelah Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi adanya tunjangan rumah sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang dihapus, sesuai Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024.

Kemudian, kabar viral gaji anggota DPR RI mencapai Rp100 juta tersebut sudah dibantah oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan menegaskan, gaji pokok tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni Rp4,2 juta per bulan.

“Tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang ada adalah penyesuaian tunjangan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas,” ujar Puan.

Ironi Tingginya Gaji Anggota DPR RI di Tengah Masyarakat yang Terhimpit Ekonomi  

Di sisi lain, besaran gaji anggota DPR RI telah menuai berbagai kecaman.

Sebab, masyarakat kelas menengah-bawah dihimpit kesulitan ekonomi, di mana pendapatan anggota DPR RI jauh melampaui pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia.

Baca juga: Sorotan Pekan Ini: Tunjangan Rumah Anggota DPR dan Warga Sukabumi Meninggal Karena Cacingan

Lalu, tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR RI menjadi ironi kala pemerintah sendiri sedang menggaungkan efisiensi anggaran.

Kemudian, kinerja anggota DPR RI yang dinilai kurang memuaskan juga menjadi pemicu banyaknya kritikan terhadap besarnya gaji atau tunjangan mereka.

Selain itu, informasi soal gaji dan tunjangan DPR RI dinilai kurang transparan.