Korupsi Kuota Haji Disebut Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, KPK Diminta Tegas Usut Sampai Tuntas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai perhatian publik. 

Meskipun telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan dan sejumlah tindakan seperti pencekalan terhadap tiga terperiksa serta penggeledahan rumah dan kantor telah dilakukan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan.

Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan Jawa Timur, Lora Dimyathi Muhammad, atau Lora Dimyathi, mengungkapkan keheranannya terhadap KPK yang belum segera menetapkan tersangka meski kerugian dan penyelewengan dalam kasus ini sudah sangat jelas.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) adalah struktur organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berada di tingkat kabupaten atau kota. 

NU sendiri merupakan organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada dakwah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan moderat dan tradisional.

"KPK jangan kehilangan nyawa antirasuah. Bisa berbahaya. Publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap hukum, dan pemerintahan secara umum," ungkap Lora Dimyathi, yang juga cicit dari Syaikhona M. Kholil, ulama besar asal Bangkalan, dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025). 

Dia menegaskan harapan besar masyarakat agar KPK tidak terjebak dalam ketidakpastian yang dapat mengaburkan konstruksi kasus.

Lora Dimyathi menegaskan bahwa keputusan  tentang penambahan kuota haji 20.000 orang merupakan sebuah keputusan yang penuh manipulasi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. 

"Niat jahatnya kan terlihat dari KMA (Keputusan Menteri Agama) tentang tambahan kuota haji, 20.000. Itu kan keputusan menteri yang tanggung jawabnya jelas, dibanding peraturan menteri," ujarnya.

Mengutip sikap tegas Syaikhona Kholil terhadap penjajahan Hindia Belanda, Lora Dimyathi mengingatkan agar sikap tegas terhadap koruptor tetap dijaga.

"Terhadap koruptor harus tegas. Tegakkan hukum, hingga lemahkan pengaruhnya, kemampuan dan kekuasaannya, agar tidak berbuat dan mengulanginya secara semena-mena," ucapnya.

Dia mengingatkan bahwa penyelewengan dana haji untuk keuntungan pribadi dan kelompok bukan hanya tindak pidana luar biasa yang merugikan agama, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menyebabkan penderitaan bagi jutaan orang. 

"Penyelewengan haji demi keuntungan pribadi dan kelompok dengan cara KKN, selain tindak pidana luar biasa yang mencederai agama, juga menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Jutaan manusia menjadi korban secara berantai. Harus segera dituntaskan," pungkasnya.

Kasus korupsi haji ini telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) lalu. KPK saat ini masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, yang berarti belum ada nama tersangka yang ditetapkan secara resmi. 

Berdasarkan perhitungan awal, dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun.