Pakar Nilai Amnesti Hasto Tak Buat PDIP Gabung Koalisi: Tetap Jaga Jarak, Bak Teman, tapi Mesra

"Yang ada saat ini adalah PDIP tetap menjaga jarak, berada di luar kekuasaan, tapi tidak menyebut dirinya sebagai oposisi, tapi menjadi mitra strategis dengan cara menjadi partai politik penyeimbang," kata Adi dalam Program 'Kompas Petang' Kompas TV, Senin (4/8/2025).

Lebih lanjut, Adi menuturkan, ketika PDIP memilih sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo, maka dalam satu sisi PDIP akan mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo.

Namun, PDIP juga akan memberikan kritik secara terbuka kepada Prabowo jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai ideologi Pancasila dan bertentangan dengan ketidakadilan.

"Nah, ini yang menarik menurut saya ketika bicara tentang PDIP sebagai penyimbang, suatu sisi akan mendukung secara penuh kebijakan-kebijakan politik strategis dari Prabowo."

"Tapi PDIP juga berkomitmen dan berjanji kalau ada kebijakan yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila menimbulkan ketidakadilan sosial termasuk juga misalnya ada perilaku hukum yang tidak berkeadilan, PDIP berjanji akan memberikan kritik secara terbuka," terang Adi.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Kasus Hasto Bentuk Dendam Politik Jokowi, tapi Diselamatkan Prabowo Lewat Amnesti

Singgung Masa-masa PDIP Jadi Oposisi di Pemerintahan SBY

Adi menyebut sikap PDIP yang memilih menjadi penyeimbang di pemerintahan Prabowo ini jauh berbeda dengan sikap PDIP kala Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjabat.

Kala itu, PDIP lantang menyatakan dirinya sebagai partai oposisi dan selalu mengkritisi kebijakan SBY yang dinilai tak sesuai dengan ideologi PDIP.

"Bagi saya adalah salah satu sikap yang cukup moderat yang dipilih oleh PDIP hari ini jika dibandingkan dengan ketika di eranya Pak SBY."

"Kita tahu ketika SBY jadi presiden dua periode 2004-2009, 2009-2014, PDIP langsung menyatakan diri sebagai partai oposisi hampir setiap saat dan hampir setiap kebijakan-kebijakan politik SBY bagi PDIP itu dikritisi dan kemudian menimbulkan konfrontasi yang tidak berkesudahan."

Baca juga: Pengamat Duga Ada Barter Politik Antara Prabowo dan PDIP di Balik Amnesti Hasto Kristiyanto

"Karena memang kita tahu ada jarak psikologis memang antara SBY dengan Mega, antara Partai Demokrat dengan PDIP itu kan tidak akur," jelas Adi.

Sikap PDIP kala itu jelas berbeda dengan era Prabowo menjabat saat ini. Hubungan pribadi Prabowo dengan Megawati terjalin baik.

Hubungan PDIP dan Gerindra pun demikian. Bahkan Prabowo mengklaim PDIP dan Gerindra adalah kakak adik.

"Tapi ketika bicara dengan Prabowo Subianto saya kira semua persoalannya agak berbeda. Secara personal Prabowo dengan Megawati baik-baik saja, dan secara politik antara Gerindra  dan PDIP bahkan diklaim sudah seperti kakak dan adik."

"Jadi di situ yang kemudian saya tafsirkan kalau kita bahasakan dengan bahasa anak muda saat ini, ini seperti teman tapi mesra. Diluar (koalisi), tapi bersahabat cukup mesra dengan kawan-kawan yang di pemerintahan," imbuh Adi.

Baca juga: Istana: Kasus Hasto dan Tom Lembong Nuansanya Lebih Banyak Politik

Gerindra Klaim Dukungan PDIP ke Prabowo Tak Terkait Amnesti Hasto

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan tak ada kaitan pemberian amnesti Hasto Kristiyanto, dengan dukungan PDIP kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto.