Pimpinan Organisasi Advokat Dilarang Rangkap Jabatan, Peradi: MK Bergerak Terlalu Jauh

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Kuasa hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Otto Hasibuan, Sapriyanto Refa menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bergerak terlalu jauh melebihi lembaga pembuat Undang-Undang atau DPR RI.

Peradi yaitu organisasi profesi yang menaungi para advokat di Indonesia.

Refa mengatakan, hal itu tidak terlepas dari adanya putusan yang melarang pimpinan organisasi merangkap jabatan jika ditunjuk sebagai pejabat negara.

Rangkap jabatan adalah kondisi di mana seseorang memegang dua atau lebih jabatan dalam suatu organisasi, pemerintahan, atau perusahaan pada waktu yang bersamaan.

Baca juga: Sosok Andri Darmawan, Pengacara yang Menang di MK Terkait Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Advokat

"Dalam putusan itu ada beberapa catatan dari kami, pertama bahwa MK sudah terlalu jauh yang tidak lagi menguji Undang-Undang tapi sudah mengambil kewenangan dari lembaga pembuat Undang-Undang," kata Refa saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (31/7/2025).

Pasalnya menurut dia, MK kata dia telah mengambil alih kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang dengan menambahkan frasa baru seperti yang tertera dalam permohonan yang diajukan oleh Advokat Andri Darmawan.

"Karena di dalam peraturan perundang-undangan itu kalau dikabulkan, MK sekarang menambahkan frasa baru yang seharusnya itu menjadi kewenangan pembuat Undang-Undang," kata dia.

Padahal kata dia, dalam Pasal 28 Undang-Undang Advokat tidak tersemat frasa pejabat negara untuk mengatur posisi dari pimpinan organisasi advokat.

Sehingga menurut dia, Pasal tersebut tidak bisa diuji lantaran frasa yang dimaksudkan itu tidak tertuang.

"Lalu pemohon menambah sendiri frasanya lalu dikabulkan oleh majelis hakim. Nah saya rasa gak bener cara pertimbangan hukum yang diambil oleh MK," jelasnya.

Kendati demikian Refa menilai, bahwa putusan MK ini tidak berlaku surut alias tidak akan aktif dalam periode saat ini.

Sehingga kata dia putusan tersebut tidak berlaku untuk pimpinan Advokat termasuk Otto Hasibuan yang saat ini menjabat di pemerintahan.

"Jadi kalau kemudian di dalam putusan itu ditujukan yang saat ini menjabat, maka terhadap dia gak berlaku ketentuan ini, dia akan berlaku di periode yang akan datang," ujarnya.

Baca juga: Andri Darmawan Minta Otto Hasibuan Mundur Jadi Ketua PERADI usai Gugatannya di MK Dikabulkan

Duga Otto Hasibuan Dijadikan Sasaran Tembak

Sebelumnya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Otto Hasibuan mengkritisi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pimpinan organisasi advokat rangkap jabatan sebagai Menteri ataupun Wakil Menteri (Wamen) di pemerintahan.

Terkait hal ini Kuasa Hukum Peradi, Sapriyanto Refa menduga bahwa Otto Hasibuan selaku pimpinannya di organisasi menjadi sasaran tembak dibalik adanya putusan MK tersebut.

"Kami menduga ini sasaran tembaknya ke Pak Otto ya. Tapi kalau ke Pak Otto saya rasa gak pas ya karena kan ini aturan main dalam organisasi yang harus dihargai oleh semua pihak," kata Refa saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (31/7/2025).

Pasalnya dijelaskan Refa, salah satu poin yang cukup dikritisi oleh pihaknya yakni terkait pertimbangan MK soal potensi benturan kepentingan apabila pimpinan organisasi advokat merangkap jabatan sebagai Menteri atau Wamen.

Menurut Refa, benturan kepentingan itu tidak mungkin terjadi lantaran baik di organisasi advokat maupun di Kementerian mempunyai aturan sendiri yang mengatur peran seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya.

"Kementerian punya aturan sendiri, punya UU tentang Kementerian yang memberikan tugas dan kewenangan Menteri dan Wamen. Kewenangan dia berbeda dengan apa yang menjadi kewenangan organisasi advokat yang sudah diatur dalam AD/ART-nya. Sehingga gak mungkin terjadi benturan kepentingan," kata Refa.

Refa juga menjelaskan, dalam aturan di dua lembaga itu telah membatasi segala bentuk tindakan daripada pejabat Menteri, Wamen ataupun pimpinan organisasi advokat.

Sehingga menurut dia potensi adanya benturan kepentingan itu pun nantinya tidak mungkin terjadi.
"Di Peradi misalnya, kan punya aturan main yang membatasi atau tindakan tindakan yang dilakukan Ketua Umum. Di Kementerian pun juga punya batasan, jadi gak mungkin terjadi benturan kepentingan," jelasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pimpinan organisasi advokat tidak boleh rangkap jabatan ketika mereka ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk menteri atau wakil menteri. 

Selain itu MK juga melarang pimpinan organisasi advokat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. 

Baca juga: MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Pejabat Negara, Peradi Duga Otto Jadi Sasaran Tembak

MK juga mengatur agar pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali alias dibatasi hanya menjabat 2 periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyampaikan bahwa putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa status jabatan wakil menteri ditempatkan sama dengan status yang diberikan kepada menteri. 

Sehingga, larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana norma Pasal 23 UU 39/2008 juga berlaku untuk wakil menteri. 

"Dengan status demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri seperti yang diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri," kata Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membaca pertimbangan hukum putusan uji materil UU Advokat di ruang sidang utama, Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

MK kemudian menjelaskan jika pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut dikaitkan dengan larangan bagi advokat sebagaimana UU 18/2003, dan larangan rangkap jabatan bagi menteri/wakil menteri dalam UU 39/2008, serta putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, hal ini sesuai larangan yang termaktub di Pasal 20 Ayat (3) UU 18/2003. 

Dalam ketentuan pasal itu, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.

Artinya, advokat yang menjalankan tugas sebagai pejabat negara dengan sendirinya kehilangan pijakan hukum untuk menjadi pimpinan organisasi advokat. 

Mahkamah memiliki dasar kuat untuk menyatakan pimpinan organisasi advokat harus non-aktif jika ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk menteri atau wakil menteri. 

MK menegaskan larangan tersebut dimaksudkan agar pimpinan organisasi advokat yang menjadi pejabat negara termasuk menteri atau wakil menteri, dapat terhindar dari potensi benturan kepentingan.

"Hal demikian diperlukan agar pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dimaksudkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk jika diangkat/ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri," katanya.

Berkenaan dengan itu dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

MK menyatakan norma Pasal 28 Ayat (3) UU 18/2003 tentang Advokat sebagaimana telah dimaknai dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 bertantangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:

"Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut atau tidak, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik tingkat pusat maupun daerah, dan non-aktif sebagai pimpinan organisasi advokat apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan. 

Adapun permohonan ini bercermin dari sikap advokat cum Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan yang saat ini masih menduduki jabatannya, tapi di saat bersamaan duduk di posisi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia dilantik Oktober 2024 lalu di Istana Kepresidenan.