Pendidikan GOTAG
Mahkamah Konstitusi
Berita
Foto (31)
-
Mahkamah Konstitusi Batalkan UU Tapera, KSPSI: Buruh Kini Jadi Punya Fleksibilitas
Saat ini kuota rumah subsidi buruh memang sudah dinaikkan dari 20 ribu menjadi 50 ribu unit, namun angka ini dinilainya belum cukup.
-
MK Tolak Permohonan yang Minta Syarat Minimal Capres-Cawapres S-1
MK menolak permohonan yang meminta syarat pendidikan presiden dan calon anggota legislatif (caleg), dan kepala daerah minimal S-1
-
MK Ingatkan Kewajiban Negara Bukan Memungut Iuran, tapi Memenuhi Hak Hunian untuk Rakyat
MK resmi membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
-
UU Tapera Dibatalkan, tapi ASN Serta TNI dan Polri Masih Wajib Bayar Iuran
Putusan MK ternyata tidak langsung menghentikan kewajiban iuran bagi para peserta
-
Mahkamah Konstitusi Putuskan Seluruh Pekerja Tidak Wajib Bayar Tapera
Skema Tapera awalnya hanya untuk pegawai negeri yang dikelola pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan PNS atau Bapertarum PNS.
-
Menteri Hukum Supratman Buka Suara Soal Singkatnya Pembahasan RUU BUMN
Menkum Supratman Andi Agtas, menanggapi proses pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
-
Anggota Komisi VI DPR: Revisi UU BUMN Harus Sinkron dengan Putusan MK Soal Rangkap Jabatan Komisaris
Herman Khaeron, menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) harus memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Akademisi Usul Status Direksi Hingga Pengawas BUMN Dikembalikan sebagai Penyelenggara Negara
Status pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penyelenggara negara kembali menjadi sorotan.
-
Presiden dan DPR Belum Siap, Minta MK Tunda Sidang Uji UU TNI
Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ditunda.
-
Usai Uji Formil Gugur, Kini UU TNI Masuk Uji Materiil di MK
Usai pengujian formil terhadap revisi rancangan Undang-Undang TNI gugur, kini gugatan itu berlanjut melalui pengujian materiil di MK.
-
Data Pribadi Warga Bisa Terkirim ke Luar Negeri, MK Pertanyakan Keamanannya
MK pertanyakan keamanan data warga yang dikirim ke luar negeri. UU PDP dinilai belum beri perlindungan cukup.
-
Jeritan Warga Merauke di Sidang MK: Kami Kehilangan Tanah, Food Estate Masuk Seperti Pencuri
Liborius Kodai Moiwend menjadi salah satu saksi dalam sidang perkara nomor 112/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/9/2025).
-
Warga Merauke Ungkap Dampak PSN Food Estate di MK: TNI Bersenjata Hadir, Air Tak Bisa Diminum
Hutan dibongkar, TNI bersenjata hadir, air tak lagi bisa diminum—warga Merauke bersuara di MK demi ruang hidup yang nyaris hilang.
-
Putri Gus Dur dan Aktivis HAM Fatia Masuk Jajaran Nama Pemohon Uji UU TNI yang Ditolak MK
Nama putri Gus Dur hingga aktivis HAM Fatia Maulidiyanti masuk jajaran mama pemohon uji UU TNI yang ditolak Mahkamah Konstitusi .
-
KPK Kaji Aturan Larangan Rangkap Jabatan Bagi Wakil Menteri
KPK tengah mengkaji secara mendalam aturan yang melarang rangkap jabatan di kalangan pejabat publik, fokus khusus pada posisi wakil menteri.
-
Berdampak pada Pelaksanaan Pemilu, HNW Tekankan Pentingnya Kajian Serius Putusan MK 135
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid soroti konsekuensi Putusan MK No 135 terhadap kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu.
-
Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Hasil PSU Pilgub Papua, Ini Tanggapan Mathius Fakhiri
Mathius Derek Fakhiri mengajak seluruh masyarakat Papua untuk kembali merajut persaudaraan.
-
MK Tak Terima Gugatan Soal Syarat Polisi Harus S1, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing
MK tidak menerima permohonan uji materi yang meminta agar syarat pendidikan calon anggota kepolisian diubah menjadi minimal S1
-
Dissenting Opinion Ketua MK Soroti Kilatnya Pembahasan UU TNI
Ketua MK Suhartoyo menyoroti singkatnya proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI oleh DPR.
-
MK Tolak Seluruh Permohonan Uji Formil Revisi UU TNI dari Masyarakat Sipil dan Mahasiswa
MK menolak seluruh permohonan uji formil terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI)
