Gus Ipul Hadiri Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Bersama Luhut dan Kepala BPS

TRIBUNNEWS.COM - Uji coba digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Banyuwangi mulai dilaksanakan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).  Pilot project dilaksanakan di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamen Bappenas, Wamen Dalam Negeri, WamenPanRB, Waka BSSN, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta perwakilan beberapa kementerian dan perwakilan dari Bank Dunia turut hadir untuk meninjau pelaksaan uji coba. 

Gus Ipul mengatakan, inovasi ini bertujuan untuk memastikan agar bansos lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital. 

"Supaya kita tahu situasi kondisi yang sebenarnya karena masyarakat ada yang dapat bantuan sudah sampai 10 tahun, ada yang baru 2 tahun dan bahkan ada yang belum dapat. Ini salah satu pekerjaan rumah pemerintah. Selama ini ada anggaran dikeluarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi sebagian lagi ternyata belum tepat sasaran,” ujar Gus Ipul saat berdialog dengan warga penerima manfaat digitalisasi Bansos di Desa Gombengsari, Banyuwangi.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Tinjau Layanan Dukungan Psikososial untuk Korban Runtuhnya Pesantren Al Khoziny

Di hadapan Luhut dan para tamu undangan, Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat reformasi data bansos.

Menurutnya, sistem digital yang digagas  Komite Percepatan Transformasi Digital yang sedang diuji coba nantinya akan memungkinkan masyarakat mengajukan usulan secara mandiri atau mengusulkan tetangga yang dinilai layak menerima bansos melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Data usulan ini akan diproses sistem secara otomatis untuk menghindari unsur subjektif.

"Yang memilih dan memilah nanti adalah sistem Sebab kalau sistem yang memilih Itu menghindari unsur subjektif, menghindari bias. Jadi nanti Ibu tinggal daftar," kata Gus Ipul. 

Ia juga menjelaskan, masyarakat yang belum memiliki telepon pintar tidak perlu khawatir. Mereka bisa meminta bantuan pendamping PKH, operator desa, perangkat RT/RW, atau tokoh setempat untuk mendaftarkan data melalui aplikasi.

"Cukup difoto wajahnya (oleh pendamping). Jadi nanti dengan sistem ini mempermudah Ibu Bapak sekalian," 

Baca juga: Minggu Ceria Gus Ipul Bersama Orang Tua dan Siswa SRMA 13 Bekasi, Pantau Perkembangan Sekolah Rakyat

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena kondisi geografisnya yang beragam: pesisir, pegunungan, wilayah padat penduduk, hingga daerah yang sulit sinyal. Hal ini dilakukan untuk menguji keandalan aplikasi sebelum diterapkan secara nasional.

"Dicari yang susah mungkin sinyalnya, Mungkin juga ada yang belum punya HP. Memang sengaja dipilih di tempat ini. Supaya kita bisa uji coba di medan yang berat," jelas Gus Ipul. 

Ia menambahkan, program digitalisasi bansos ini merupakan arahan Presiden untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Melalui Perlinsos, data dari berbagai program seperti PKH, BPNT, hingga bantuan daerah akan terintegrasi sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.

"Ada warga ini yang dapat satu bantuan paket. Ada yang dapat dua paket, ada yang tiga paket. Sekarang belum bisa ketahuan, tapi dengan sistemnya Pak Luhut (Perlinsos) nanti akan ketahuan, setiap keluarga itu mendapatkan bantuan  pemerintah lewat program apa saja,” pungkas Gus Ipul.

Serupa, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. 

"Intinya Pak Presiden Prabowo ingin rakyatnya sejahtera. Jadi kita tahu bahwa Masalah sejahtera tidak gampang. Tapi pemerintah itu punya dana (dan semua) itu (harus) terukur. Jadi supaya berkeadilan," kata Luhut. 

Ia menambahkan, pemerintah kini tengah memperkuat sistem agar penerima bantuan benar-benar sesuai target. 

"Jadi tidak boleh seperti sekarang, ada sampai dua, tiga (bantuan) Itu akhirnya tidak bagus, tidak ada keadilan itu. Sistem tidak bisa berjalan seperti itu lagi,” kata Luhut.(*)