Soal Penulisan Ulang Sejarah dan Pernyataan Fadli Zon, Istana: Jangan Divonis Dulu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan dan polemik pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai bantahan tentang terjadinya pemerkosaan massal 1998.

Tentang persoalan penulisan sejarah, ia meminta publik untuk memberikan waktu kepada para sejarawan untuk bekerja

"Ini kan sekarang semua dalam proses dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada, coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini," kata Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Hasan mengatakan dalam penulisan sejarah tersebut, publik nantinya bisa melakukan pengawasan. Publik bisa melakukan koreksi terhadap sejarah yang mereka tulis.

"Dan untuk nanti kita pantau kita pelototi kita periksa bareng-bareng," kata Hasan.

Ia menambahkan tidak ada alasan untuk meragukan independensi para sejarawan yang terlibat karena mereka memiliki kredibilitas yang tidak akan mereka pertaruhkan demi kepentingan tertentu.

"Jadi kekhawatiran kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia," kata Hasan.

Hasan juga menegaskan bahwa proses ini bukan upaya menulis ulang sejarah, melainkan melanjutkan penulisan sejarah Indonesia yang selama ini terhenti. Menurutnya, sudah cukup lama sejarah Indonesia tidak diperbarui secara komprehensif.

"Ini bukan menulis ulang tapi melanjutkan menulis sejarah Indonesia karena mungkin terakhir sejarah Indonesia ditulis tahun berapa? Tahun '98, tahun '97-'98 dan dari '98 ke sini tidak tidak ditulis lagi. Jadi kita lihat dulu mereka menulis apa sudah kita punya draft resminya nanti baru kita kita koreksi bareng-bareng," katanya.

Sebelumnya, Fadli Zon memberikan penjelasan tentang pernyataannya mengenai bantahan adanya pemerkosaan massal 1998. Pernyataan Fadli Zon tersebut menuai kritik dari publik.

Dirinya mengatakan peristiwa huru hara 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif termasuk ada atau tidak adanya “perkosaan massal”.

Baca juga: Bambang Pacul Respons Pernyataan Fadli Zon: PDIP Akan Menulis Sejarah Versi Kita

Menurutnya, bahkan liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal “massal” ini.

Demikian pula, kata Fadli, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku.

Fadli Zon menilai hal ini perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.

"Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini," kata Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).