Pengamat Sebut APBN 2025 Prioritaskan Pendidikan, Gizi Anak, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus memaksimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan fungsi negara. 

Pada tahun 2025, APBN disusun dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 

APBN 2025 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, sementara belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun. Hingga akhir April 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp546,8 triliun atau sekitar 20,2 persen dari total pagu anggaran. 

Kebijakan fiskal tahun ini diarahkan untuk terus mendukung program-program prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pengurangan angka kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing. 

Belanja negara dalam APBN 2025 dirancang agar mampu menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam program Asta Cita. Dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar pada 23 Mei 2025, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan terkini terkait realisasi belanja negara. 

“Belanja kementerian dan lembaga tercatat sebesar Rp253,6 triliun atau 21,9?ri total anggaran, yang mencakup pengeluaran untuk gaji pegawai, barang, serta bantuan sosial. Khusus untuk bantuan sosial, saat ini sedang dilakukan validasi melalui data sosial ekonomi nasional tunggal,” ungkap Suahasil. 

Sementara itu, untuk belanja di luar kementerian/lembaga, tercatat sebesar Rp293,1 triliun. Jumlah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelangsungan berbagai program prioritas nasional dan memastikan manfaat APBN dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Baca juga: Bantuan Subsidi Upah Siap Disalurkan, Pengamat: Efektif Jaga Daya Beli Masyarakat

Prioritaskan Pendidikan dan Makan Bergizi Gratis 

Sektor pendidikan dan makan bergizi gratis menjadi fokus utama bagi investasi pemerintah dalam membangun fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Upaya ini tidak hanya berfokus pada akses pendidikan yang berkualitas, tetapi juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti asupan gizi yang cukup bagi anak-anak dan ibu hamil. 

Salah satu program unggulan yang menjadi prioritas adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar dan menengah, guna mendukung tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dan produktif. 

Pemerintah pun menaruh harapan besar bahwa intervensi gizi sejak dini dapat menjadi pijakan penting dalam menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. 

Selain menambah asupan nutrisi, program MBG juga diharapkan mampu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, menekan angka putus sekolah, serta mendorong prestasi akademik yang lebih baik. Dengan kondisi fisik yang sehat dan lingkungan belajar yang mendukung, kualitas pendidikan nasional pun diyakini akan ikut terdongkrak. 

Per 21 Mei 2025, program ini telah menjangkau hampir 4 juta penerima manfaat, mencakup anak-anak sekolah dan ibu hamil, melalui 1.368 Dapur Umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. 

Pemerintah bahkan menaikkan target penerima manfaat dari sebelumnya 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang pada kuartal IV tahun 2025, yang akan dilayani oleh 32 ribu SPPG. 

“Kita harap 82,9 juta penerima manfaat bisa mulai menerima layanan di kuartal IV, tergantung pada bulan pelaksanaannya. Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Gizi Nasional juga telah menyebutkan di DPR untuk kebutuhan anggaran di APBN, kami tetap mensiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV 2025,” jelas Suahasil.