Minta SOP Diperbaiki untuk Cegah Keracunan MBG, Komisi IX DPR Usul Kantin dan Wali Murid Dilibatkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Charles secara khusus menekankan perlunya perbaikan standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mengusulkan sejumlah langkah pencegahan.

"Kami meminta agar BGN memperbaiki SOP, sekaligus mengawasi implementasi SOP di berbagai SPPG yang ada," ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).

Menurut informasi dari Dinas Kesehatan, sejumlah SPPG di Jakarta tidak menjalankan SOP dengan baik. Misalnya, tempat cuci peralatan makan yang tidak higienis.

“Ditemukan SPPG yang tidak memiliki alat penangkap serangga. Akibatnya banyak serangga atau lalat berkeliaran di area tersebut. Bahkan, ada penyiapan makanan program MBG yang dilakukan di lantai,” jelasnya.

Charles menduga kasus keracunan di sejumlah daerah terjadi karena SOP BGN tidak dijalankan dengan baik oleh SPPG.

Baca juga: Reaksi Kepala BGN Soal 251 Siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah Diduga Keracunan MBG

Ia juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan MBG, salah satunya dengan melibatkan kantin atau dapur sekolah.

“Dengan begitu, makanan yang disiapkan tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum dihidangkan,” katanya.

Charles menjelaskan, rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dimulai pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi.

Proses memasak dilakukan pukul 04.00, makanan dibungkus pukul 07.00, dan baru dihidangkan sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 siang.

“Jeda waktunya cukup panjang, sehingga risiko kontaminasi bakteri dan lainnya sangat tinggi,” ujarnya.

Selain melibatkan kantin sekolah, Charles juga mengusulkan opsi lain, yakni pemberian uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makanan bergizi untuk anak masing-masing.

“Bahkan ada opsi memberikan uang kepada orang tua murid, sehingga mereka bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” kata legislator PDIP itu.

Dikutip dari Harian Kompas, kasus keracunan akibat paket MBG terus bertambah dan telah dialami lebih dari 5.360 anak.

Presiden Prabowo Subianto didesak untuk menghentikan sementara program tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kasus keracunan akibat makanan MBG terus berulang. Dalam pemantauan kami, 5.360 anak mengalami keracunan. Jumlah ini bahkan bisa lebih besar karena sebagian kasus ditutupi,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, saat dihubungi dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (18/9/2025).