Lintas Profesi Soroti Gagalnya Target Kesehatan Nasional, Minta Prabowo Evaluasi Menkes

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah tokoh lintas profesi dari kalangan akademisi, dokter, advokat, hingga tenaga kesehatan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Aspirasi ini disampaikan dalam aksi refleksi Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (1/6/2025), dengan sorotan tajam terhadap kondisi kesehatan nasional yang dinilai menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Aksi yang digelar oleh Sekretariat Gerakan Anti Kebohongan dan Premanisme Birokrasi di Kemenkes RI itu mengingatkan bahwa program kesehatan nasional menghadapi tantangan serius akibat komersialisasi layanan kesehatan. 

Hal ini, menurut para peserta aksi, tercermin dari lonjakan penderita penyakit menular dan sejumlah target nasional yang gagal dicapai.

“Apakah kita telah mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, dengan tidak bernarasi kebohongan dan tidak melakukan premanisme birokrasi. Mari bersikap pancasilais,” ujar Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Muhammad Nasser.

Ia menyoroti integritas dan kinerja Menkes, khususnya dalam penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC). 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 17 Maret 2025 tercatat 1.016.475 kasus TBC dengan total kematian mencapai 23.858 jiwa.

“Apakah soal TBC sudah diurus?” tanyanya.

Baca juga: Pekerja Hotel di Jakarta Hadapi Ancaman PHK, Pengusaha Sebut Akibat Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Tak hanya itu, Indonesia disebut menempati posisi ketiga tertinggi di dunia dalam kasus kusta, dengan 13.487 kasus tercatat pada 2022. 

Nasser juga menyoroti meningkatnya kasus penyakit menular seksual yang dianggap luput dari prioritas kebijakan kesehatan. 

Ia menilai Kemenkes lebih fokus pada investasi alat kesehatan berbiaya tinggi demi keuntungan rumah sakit, bukan pada perbaikan layanan dasar masyarakat.

"Itulah kenapa kita minta Presiden mempertimbangkan pergantian Menkes," ujar Nasser.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Prof. Budi Iman Santoso SpOG, turut menyuarakan keprihatinannya atas komersialisasi profesi dokter.

“Sekarang dokter diperlakukan sebagai business review center atau pusat bisnis. Jadi dia hanya bekerja dituntut mendapatkan penghasilan yang besar. Kondisi itu akan mengorbankan masyarakat. Kesehatan menjadi mahal untuk masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

“Meski kita kecil, tetap harus membela yang benar,” katanya.

Baca juga: Disemprot DPR usai Sindir Gaji Rp15 Juta dan Lingkar Perut, Menkes: Apa yang Saya Omong Salah Semua

Sementara itu, Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip), Zainal Muttaqin, menyoroti kegagalan dalam capaian target layanan dasar kesehatan.

Berdasarkan laporan Bappenas 2024, dari 10 target utama, dua di antaranya gagal tercapai yakni penurunan angka stunting dan cakupan imunisasi dasar.

“Target stunting 14 persen, ternyata prevalensinya masih 21,5 persen. Artinya, 1 dari 5 anak Indonesia lahir dalam kondisi stunting,” kata Zainal. 

Ia juga mengungkapkan bahwa target imunisasi dasar sebesar 90 persen hanya tercapai 60 persen.

Zainal memperingatkan bahwa anak-anak balita saat ini adalah calon generasi emas 2045, namun jika kondisi ini berlanjut, Indonesia justru terancam menghadapi bencana demografi, bukan bonus demografi.

Ia juga mengkritisi kebijakan pinjaman luar negeri sebesar Rp64 triliun ke Bank Dunia yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan canggih tanpa konsultasi mendalam dengan para ahli. 

“Apakah benar masyarakat Indonesia membutuhkannya?” tanyanya.

Aksi ini diakhiri dengan seruan agar kebijakan kesehatan nasional dikaji ulang secara menyeluruh agar tak menghambat visi Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan Presiden Prabowo.