Ombudsman RI Kantongi 8 Masalah Utama MBG: Rawan Konflik Kepentingan hingga Banyak Guru Mengeluh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI mengungkap hasil kajian cepat atau rapid assessment terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan, seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dalam hasil kajiannya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan, pihaknya mendapati delapan masalah utama dari berjalannya program MBG.

Baca juga: 20 Murid SDN Gedong 01 Pasar Rebo Jaktim Keracunan MBG, Ini Kata Gubernur Pramono

"Bapak, Ibu, dan kawan-kawan media yang saya hormati, Dari hasil kajian ombudsman ini, kesimpulannya terdapat 8 masalah utama dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis," kata Yeka saat jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Masalah pertama kata Yeka yakni, kesenjangan yang cukup lebar antara target dan realisasi capaian. 

"Kedua, adalah maraknya kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah," kata Yeka.

Ketiga, permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan. 

Keempat, keterbatasan dan pemetaan sumber daya manusia, termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan. 

Kata dia, banyak guru yang mengeluhkan tugas tambahan karena adanya program MBG, namun tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan.

"Kelima, ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar acceptance quality limit yang tegas," ujarnya.

Kenam, penerapan standar pengalaman makanan yang belum konsisten. 

Ketujuh, distribusi makanan yang belum tertip dan masih membebani guru di sekolah. 

"Kedelapan, sistem pengawasan yang belum terintegrasi, masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasiskan data," tukas dia.

Menurut Yeka, terhadap delapan poin temuan atas kajian itu harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Jika tidak, maka persoalannya yakni turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap program-program prioritas Prabowo.