Dorong Kajian Legalisasi Kasino, Abraham Sridjaja: Boleh untuk WNA, Haram untuk WNI

Ia juga menekankan bahwa legalisasi ini harus disertai dengan Zona terbatas di kawasan pariwisata internasional (seperti Bali, Bintan, atau KEK tertentu), larangan total untuk WNI masuk ke area kasino, sistem pengawasan berlapis (digital, fisik, dan yuridis), reinvestasi langsung pendapatan kasino ke sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial

“Legal tapi terbatas. Terbuka tapi terkendali. Kita bukan bicara perjudian massal, tapi kebijakan makroekonomi strategis,” pungkas Abraham.

Sebelumnya ramai diberitakan media, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita membuka wacana legalisasi kasino di Indonesia.

Itu dimaksudkan sebagai sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau devisa negara.

Dia mencontohkan Uni Emirat Arab (UAE) yang membangun kasino di sebuah daerah ekonomi khusus tidak tergabung dengan penduduk lokal.

Di ASEAN, baru-baru ini Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyetujui rancangan undang-undang yang akan melegalkan perjudian dan kasino.

Adapun langkah Thailand untuk membuka industri judi di negaranya ini, bertujuan untuk meningkatkan pariwisata, lapangan pekerjaan, dan investasi, kata Perdana Menteri Paetongtarn pada Senin (13/1/2025).

Dikutip dari Reuters, rancangan undang-undang tersebut nantinya akan dikirim ke parlemen untuk dibahas, sehingga pembangunan pusat perjudian dan kompleks hiburan berskala besar di Thailand dapat dilegalkan.  

Sebelum Rancangan Undang-Undang Kasino tersebut dibahas di kabinet Thailand, Industri kasino dan banyak jenis perjudian lainnya adalah aktivitas yang dinilai ilegal di negara itu.