Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jawa Barat Tuai Kritikan Imbas Sering Buat Kebijakan Sepihak

Tayang: Kamis, 8 Mei 2025 09:58 WIB

Penulis: Faryyanida Putwiliani

Editor: Facundo Chrysnha Pradipha

Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jawa Barat Tuai Kritikan Imbas Sering Buat Kebijakan Sepihak

Tribunnews.com/Fersianus Waku

KEPEMIMPINAN DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, saat ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu mengkritik gaya kepemimpinan Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu karena dinilai sering buat kebijakan sepihak.

Haru pun berpesan bahwa keberhasilan ini bisa tercapai jika didukung adanya kolaborasi, transparansi dan komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Keberhasilan hanya akan tercapai bila Gubernur mampu mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Deretan Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi

Semenjak menjabat sebagai Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi kerap kali mengeluarkan kebijakan yang menjadi sorotan publik.

Di antaranya yang hingga kini masih menuai pro dan kontra adalah kebijakan pembinaan siswa nakal di barak militer.

Lalu ada juga wacana kebijakan soal vasektomi menjadi syarat penerimaan bansos.

1. Pembinaan Siswa Nakal di Barak Militer

BARAK MILITER SISWA- Pelajar fokus menyimak materi budi pekerti dan etika yang disampaikan oleh anggota TNI dalam program pembinaan karakter di Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Sabtu (3/5/2025). (tribunjabar.id / Deanza Falevi)

Untuk mengatasi banyaknya tawuran dan kenakalan remaja, Dedi Mulyadi memilih meminta bantuan TNI untuk melakukan pembinaan secara militer.

Para siswa nakal yang dinilai sering bolos sekolah, tawuran, main game online dan tidak mau patuh kepada orang tua ini pun dikirim ke barak militer untuk dibina.

Pembinaan ini bertujuan agar mereka bisa lebih disiplin.

Program ini pun telah berjalan di antaranya di Karawang dan Purwakarta.

Meski dibina di barak militer, anak-anak ini tetap menjalankan sekolah merekam termasuk melakukan ujian sekolah di barak.

Segala kebutuhan dan fasilitas pendidikan pun telah disiapkan Pemprov Jabar untuk mereka.

Meski demikian, tetap saja ada pihak yang kontra dengan kebijakan Dedi Mulyadi ini.

Mulai dari Komnas HAM hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Baik Komnas HAM maupun KPAI ini mengkhawatirkan adanya perampasan hak anak dalam proses pembinaan di barak militer.