Wajib Militer Bagi Pelajar Nakal
Menteri HAM dan Komnas HAM Beda Pandangan soal Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak
Perbedaan pandangan kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer muncul dari Menteri HAM dan Komnas HAM.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak untuk mendapatkan pendidikan militer menuai pro kontra.
Bahkan perbedaan pandangan kebijakan Dedi Mulyadi ini muncul dari kementerian dan lembaga yang sama-sama menaungi urusan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kementerian HAM dan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) berbeda pandangan mengenai kebijakan mengirim pelajar nakal ke barak militer.
Menteri HAM, Natalius Pigai mendukung kebijakan Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Sementara Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro meminta Dedi Mulyadi meninjau ulang kebijakan yang dinilai melanggar hak anak.
Pigai Sebut Bagus dan Tak Langgar HAM
Natalius Pigai bilang, pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat dapat masif dilaksanakan di seluruh Indonesia jika implementasinya berhasil.
Pigai mengaku akan mengusulkan metode pendidikan itu kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
"Kalau itu uji pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
"Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab,” imbuhnya.
Jika sistem pendidikan ini bisa diterapkan secara nasional, Kementerian HAM juga akan turut mengawasi jalannya program tersebut.
Baca juga: 2 Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Dikritik Komnas HAM
Pigai menekankan bahwa program ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik.
Kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.
"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.
Pigai menilai kebijakan Dedi Mulyadi itu tidak melanggar HAM.
Sebab menurutnya, mendidik anak-anak nakal di barak tentara bukan termasuk corporal punishment.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.