Sabtu, 4 Oktober 2025

Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum Diharapkan Segera Menindak Praktik Mafia Tanah

Dia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus-modus yang dapat merugikan mereka, terutama terkait dengan perubahan kepemilikan

Penulis: Reza Deni
Tribunnews.com/Reynas Abdila
NUSRON WAHID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membahas mafia tanah di gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11/2024). Terkini, pihak Kementerian ATR/BPN dan lembaga penegak hukum didorong untuk lebih responsif untuk menindak pelaku mafia tanah yang merugikan masyarakat.  

Selain pernyataan sikap, Menteri Nusron juga sempat mendatangi Kejaksaan Agung dan menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin dan ke Mabes Polri bertemu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk meminta dukungan dalam pemberantasan mafia tanah ini. 

Kapolri Janji Bakal Gebuk Mafia Tanah

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan terkait pembentukan desk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan TPPO di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/1/2025). (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan terkait pembentukan desk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan TPPO di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/1/2025). (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti). (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti)

Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri pernah menyampaikan peringatan keras terhadap mafia tanah yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.

Ia menyatakan tidak akan segan-segan bertindak tegas dalam menuntaskan masalah tersebut.

"Tadi kita sudah sampaikan bahwa siapapun yang ada di belakangnya, kalau memang terbukti bersalah kita gebuk sampai tuntas!," kata Listyo, usai acara penandatanganan PKS bersama Kementerian ATR/BPN di Hotel Mercure Jakarta, Senin (5/8/2024).

Baca juga: Sehari Sebelum Dikabarkan Hilang Feni Ere Minta Durian, Tengah Malam Ogah Pulang ke Rumah

Listyo mengatakan, masalah sengketa lahan dan mafia tanah menjadi salah satu hal penting yang harus didorong penyelesaiannya. Ia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung Kementerian ATR/BPN dalam upaya pemberantasannya.

Ia menambahkan, kerjasama antara Polri dan Kementerian ATR/BPN ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan praktik mafia tanah di Indonesia.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved