Pendidikan GOTAG
Pemerintah
Berita
Foto (11)
-
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU BUMN Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan Jadi UU
Hasil Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I RUU BUMN, DPR dan Pemerintah sepakat RUU BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan jadi UU.
-
Dapat Penugasan, Bulog Kembali Serap Gabah Petani dengan Harga Rp6.500 per Kg
Penugasan tertuang dalam surat nomor 257/TS.03.03/K/9/2025 18 September 2025, dengan tugas pengadaan gabah dan beras pada Semester II tahun 2025.
-
Kapan Puasa Ramadhan 2026? Ini Versi Muhammadiyah dan Pemerintah
Inilah jadwal puasa Ramadhan 2026 menurut Muhammadiyah dan pemerintah. PP Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H.
-
Pemerintah Umumkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Totalnya 25 Hari
Pemerintah telah memutuskan jumlah hari libur nasional pada 2026 sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari, total 25 hari.
-
SPBU Swasta Kehabisan Stok, Pakar: Pemerintah Harus Kontrol Impor BBM Demi Ketahanan Energi
Trubus Rahardiansyah mengatakan langkah pemerintah mengatur impor BBM bagi SPBU swasta adalah bentuk menjaga kedaulatan energi nasional.
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Perampasan Aset Tidak Masuk?
Publik demo, tuntut RUU Perampasan Aset. DPR ketuk palu, tapi kok nggak kelihatan? Masuk daftar atau cuma janji?
-
Penunjukkan Erick Thohir Sebagai Menpora Bukti Keseriusan Pemerintah Benahi Olahraga dan Pemuda
Penunjukan Erick Thohir oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) membawa angin segar bagi dunia olahraga nasional.
-
Tetap Kritis Suarakan Perjuangan Rakyat, Erick Yusuf Sebut Unjuk Rasa Harus Damai, Tanpa Kekerasan
pentingnya kanal-kanal komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah agar aspirasi tidak harus disuarakan lewat jalanan yang berisiko.
-
Legislator Gerindra: Tak Ada yang Salah soal Video Prabowo, Bioskop Bagian dari Ruang Publik
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana nilai penayangan iklan pemerintah di bioskop sebagai langkah inovatif dalam strategi komunikasi publik.
-
Panja PTKL Komisi X DPR RI Fokus Kawal Alokasi 20 Persen Anggaran Pendidikan
Tim Panitia Kerja Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Wilayah I Medan.
-
Usai dengan DPR, Elemen Mahasiswa Akan Temui Pemerintah Besok
Agus Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah Presiden untuk membuktikan pernyataan tersebut melalui mekanisme investigasi yang objektif.
-
GMNI: DPR Harus Dorong Pemerintah Tak Bebani Rakyat dengan Pajak
GMNI juga menekankan pentingnya langkah-langkah alternatif untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa membebani masyarakat.
-
Pulihkan Kepercayaan Publik, Pemerintah Disarankan Fokus Jawab Keresahan Rakyat
Publik akan terobati luka-lukanya atas sikap dan kebijakan pemerintah maupun legislatif yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat.
-
Ketidakmampuan Penguasa Membaca 'Kode' Rakyat Secara Responsif
Sejak covid 19 melanda dunia dan negeri, kondisi ekonomi memburuk. Terjadi fluktuasi ekonomi dan pemulihannya memerlukan waktu.
-
Pemerintah dan DPR Diminta Bersikap Bijak dalam Merespons Gelombang Aksi Unjuk Rasa
Ia meminta pemerintah dan DPR bersikap secara bijaksana dalam merespons gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah.
-
DPR dan Pemerintah Bakal Matangkan Nomenklatur Kementerian yang Atur Urusan Haji dan Umrah
DPR dan pemerintah bakal mematangkan nomenklatur kementerian baru, yang akan mengurus penyelenggaraan haji dan umrah.
-
Indonesia Dinilai Mampu Melewati Krisis Global Gunakan 'Jurus' Kearifan Lokal
Indonesia mampu melalui berbagai krisis ekonomi global, ketika menggunakan jurus kearifan lokal atau local wisdom.
-
Pemerintah Bahas RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara, Yusril: Sempat Terhenti
Pemerintah telah melakukan pembahasan terkait rancangan undang-undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antar Negara.
-
RAPBN 2026 Dinilai Cerminkan Arah Kebijakan Pemerintah Terkait Kualitas Pendidikan
RAPBN 2026 mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
-
Amnesty International: Respons Pemerintah Sikapi Pengibaran Bendera One Piece Terlalu Berlebihan
Respons pemerintah dan aparat menyikapi fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece dinilai terlalu berlebihan.
