Investor Pegang Komitmen, Otorita Sebut Progres Pembangunan IKN Sesuai Jadwal

"Para investor di IKN ada yang sudah selesai membangun dan ada yang sedang dalam proses finalisasi desain dan persiapan pembangunan. Selain itu dari OIKN juga sedang mempersiapkan pembangunan jalan dan jalur MUT (Multi Utility Tunnel)," ucapnya.

"Semua berjalan sesuai rencana dan kalau ada sedikit kendala teknis dilapangan atau dari sisi administrasi, itu wajar. Semua investor merasakan bahwa OIKN selalu tanggap dan cepat mencari solusi. Membangun kota adalah pekerjaan besar yang kompleks. Yang penting bagi para investor, bahwa IKN adalah peluang investasi yang sangat menarik," lanjut Sony Subrata.

Pembangunan yang dijelaskan Sony Subrata ini mencakup jalan, saluran air, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya.

Satu di antara perhatian utama para investor adalah potensi kehadiran konsumen di IKN, yang menjadi pasar utama bagi proyek-proyek tersebut.

Rencana pengembangan IKN dan kepastian populasi penduduk menjadi faktor kunci untuk menentukan kapan pembangunan dapat dimulai.

Sebagai contoh, pembangunan sekolah oleh investor swasta tidak hanya memerlukan infrastruktur yang memadai, tetapi juga harus mempertimbangkan kedatangan penduduk, terutama anak-anak usia sekolah.

Rencana ini membutuhkan koordinasi erat dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan penduduk yang akan hadir di IKN.

Sebelumnya pada hari Jumat (24/1/2025), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan kerja Pimpinan Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di IKN.

Adapun pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, ⁠Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Dwiyanto Soeparno, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman.

Baca juga: Usai IKN Dapat Dana Rp48,8 Triliun, Pimpinan MPR Tinjau Pembangunan, Prabowo Mulai Berkantor di 2028

Dalam kesempatan itu, delegasi pimpinan MPR RI didampingi pimpinan fraksi/kelompok DPD di MPR, pimpinan alat kelengkapan MPR (Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian dan Badan Penganggaran) serta Komisi Kajian Ketatanegaraan, datang untuk melihat perkembangan pembangunan IKN.