KontraS Soroti 6 Persoalan di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Satu di Antaranya soal TNI-Polri

Menurut dia lembaga-lembaga itu hanya punya kewenangan dalam memberikan rekomendasi.

"Menurut kami ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya impunitas," kata dia.

Menurut Dimas fungsi pengawasan yang dilakukan lembaga independen negara sangatlah krusial.

Dimas mengatakan di beberapa negara-negara demokratis lainnya pengawasan negara oleh lembaga independen sangat-sangat penting karena mereka menjadi salah satu alternatif ketika pernyataan negara bertentangan dengan fakta-fakta atau dengan keadilan untuk korban.

"Tapi di Indonesia keberadaan dari lembaga independen negara ini ditekan, sehingga dihadapkan pada suatu kualitas, keluaran, atau suatu kualitas rekomendasi yang sangat-sangat tidak bisa diterapkan oleh pemerintah," ungkap Dimas.

Baca juga: Data Jadi Elemen Krusial, Praktisi Komunikasi Politik Ipang Wahid: Bisa Ubah Persepsi dalam 100 Hari

Survei Litbang Kompas

Dilansir dari Kompas.com, di sisi lain hasil Survei Litbang Kompas menunjukkan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dinilai paling memuaskan dibandingkan bidang lainnya.

Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, mengatakan hasil riset yang digelar pada 4 sampai 10 Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang tersebut mencapai 85,8 persen.

Hal itu disampaikannya saat memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual pada Jumat (17/1/2025).

"Ini kalau kita lihat per bidang, jadi di politik dan keamanan paling tinggi ya, 85,8 persen," ujar Kris.

Ia mengatakan tingkat kepuasan pada bidang itu lebih tinggi dibandingkan bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan penegakan hukum 72,1 persen.

Meski menempati posisi paling tinggi, lanjutnya, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu signifikan.

Bila dibandingkan tingkat kepuasan pada Juni 2024 atau saat dipimpin Presiden Ke-7 Joko Widodo, maka tingkat kepuasan pada politik dan keamanan hanya naik 0,3 persen.

Lonjakan paling tajam, justru terjadi pada bidang hukum dengan angka kepuasan dari 57,4 persen pada Juni 2024 menjadi 72,1 persen pada Januari 2025 atau bertambah 14,7 persen. 

"Yang naik drastis adalah penegakan hukum ini, dari pemerintahan Jokowi terakhir itu 57,4 melonjak ke 72,1 karena isu korupsi yang gencar ini ditangkap-tangkap itu," kata Kris.

Survei Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4 sampai 10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. 

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.