Stimulus Rp200 triliun Bisa Dongkrak Ekonomi RI, Pakar: Harus Tepat Sasaran

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah menggelontorkan likuiditas Rp200 triliun ke sistem perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini dinilai harus diarahkan secara tepat agar benar-benar memberikan daya ungkit pada sektor usaha.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, dana Rp200 triliun yang ditempatkan di bank pemerintah ditujukan untuk disalurkan ke sektor produktif. “Kalau sektor usaha yang disalurkan kredit tidak tepat, tidak akan mampu memberikan daya ungkit terhadap perekonomian,” tegasnya.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menyebut pihaknya telah melakukan simulasi sederhana menggunakan data 2014–2024, dengan mengeluarkan tahun 2020 karena dianggap anomali akibat pandemi Covid-19. Hasilnya, terdapat delapan sektor usaha yang memiliki efek pengganda kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari satu kali.

Baca juga: DPD RI Soroti Pentingnya Peran Daerah dan UMKM dalam Stimulus Ekonomi 8+4+5

Secara rata-rata, kucuran kredit ke dunia usaha mampu mengungkit perekonomian sebesar 1,44 kali. “Jika penyaluran kredit diarahkan ke sektor yang tepat, maka berpotensi mengerek PDB sektoral lebih dari satu kali,” ujar Christiantoko di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Sektor dengan efek pengganda terbesar adalah industri pengolahan dengan multiplier 1,69. Artinya, tambahan satu rupiah kredit dapat mendorong PDB industri pengolahan sebesar Rp1,69.

Tujuh sektor lain yang dinilai efektif antara lain: pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi makanan dan minuman; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; real estat; serta administrasi pemerintahan.

“Kucuran kredit di luar delapan sektor tersebut cenderung tidak memberikan efek langsung pada pertumbuhan ekonomi. Bisa jadi transmisinya tidak instan,” jelasnya.

Christiantoko menekankan pentingnya pemerintah mengawal penyaluran kredit agar tidak diberikan secara bebas tanpa sasaran jelas. “Sektor yang dikucurkan pinjaman harus jelas, dan pemerintah memastikan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, stimulus Rp200 triliun harus dibarengi dengan paket kebijakan terintegrasi untuk mendukung kenaikan permintaan, baik dari sisi dunia usaha maupun daya beli masyarakat.

Menurutnya, likuiditas perbankan masih longgar dengan loan to deposit ratio (LDR) di bawah 90 persen serta rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di bawah 2,5 persen. Kondisi ini menandakan perbankan memiliki ruang besar untuk menyalurkan kredit.

“Indeks manufaktur Indonesia Agustus 2025 berada di 51,5 yang artinya ekspansi. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga di level 53,55. Ini sinyal positif, dunia usaha perlu didorong agar semakin bergerak,” jelasnya.

Dorongan itu bisa berupa stimulus fiskal maupun kemudahan kebijakan. “Yang penting paket kebijakan jangan parsial, harus terintegrasi antar kementerian, supaya target penguatan ekonomi bisa tercapai,” pungkasnya.

Baca juga: Ekonom Pesimistis Paket Stimulus Ekonomi Bisa Genjot Ekonomi RI, Ini Alasannya