KontraS Soroti 6 Persoalan di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Satu di Antaranya soal TNI-Polri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan catatan kritis terkait dengan kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

KontraS memberikan judul Catatan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu "Impunitas dan Bersambungnya Derita Satu Dekade Kegagalan Jokowi". 

Baca juga: 100 Hari Pertama Kinerja Presiden Prabowo, PKB: Momentum Presiden Gas Pol Program Prioritas

KontraS menyatakan memilih judul itu karena mencerminkan kesinambungan persoalan mendasar dalam pemerintahan baru yang tidak lepas dari warisan problematika di era Joko Widodo - Ma’ruf Amin. 

Dalam catatan itu, KontraS menyoroti enam permasalahan pokok yakni:

1) permasalahan impunitas
dalam rezim baru;

2) reformasi sektor keamanan; 

3) minimnya akuntabilitas penyelesaian kasus dan penegakan hukum; 

4) hukuman mati;

5) situasi pembungkaman dalam ruang kebebasan sipil; 

6) keterlibatan Indonesia dalam panggung internasional.

Baca juga: 100 Hari Prabowo-Gibran, 80,9 Persen Rakyat Puas, Peneliti Litbang Kompas: Ada Harapan Masyarakat

Terkait dengan reformasi sektor keamanan, KontraS mencatat berbagai peristiwa kekerasan terus terjadi dalam 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil pemantauan KontraS menunjukkan sepanjang 20 Oktober 2024 sampai 16 Januari 2025 terjadi 136 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian RI dan 12 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota TNI. 

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyayangkan tidak satupun peristiwa kekerasan tersebut menemukan penyelesaian yang berkeadilan. 

Menurutnya hal itu menunjukkan dalam 100 hari masa kerjanya, pemerintahan Prabowo - Gibran belum mampu melakukan pembenahan bahkan perubahan berarti dalam proses penegakan hukum.