Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pansel Capim KPK Coret Calon yang Tak Patuh LHKPN
Koalisi Masyarakat Sipil meminta calon-calon pimpinan KPK yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN dicoret.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Wahyu Gilang Putranto
lihat foto
10. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
11. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU)
12. Direktur Eksekutif Kemitraan
13. Pimpinan Pusat Studi Anti Korupsi & Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya
14. Kepala Pusat Studi Kajian Anti Korupsi Universitas Haluoleo
15. Kepala Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Islam Bandung
16. Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti
17. Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Brawijaya
18. Ketua Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Andalas (Pusako Andalas)
19. Ketua Pusat Kajian Edukasi Anti Korupsi dan Pencucian Uang Fakultas Hukum Universitas Jember
20. Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
21. Kepala Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret
22. Ketua Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga
| PBNU Apresiasi KPK Klarifikasi Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji |
|
|---|
| Usut Korupsi PT Inhutani V, KPK Panggil Pejabat Setjen DPR RI Wiwin Sri Rahyani |
|
|---|
| Legislator PKB Desak KPK Segera Tuntaskan Dugaan Kasus Korupsi Kuota Haji: Jangan Ada yang Ditutupi |
|
|---|
| KPK Ungkap Oknum Kemenag Minta Uang Percepatan Haji Khusus, Patok USD2.400 per Jemaah |
|
|---|
| KPK Kejar 'Juru Simpan', Pengepul Utama Uang Korupsi Kuota Haji Tambahan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.