Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Sinyal PDIP di Luar Pemerintahan atau Sikap Pribadi Mantan Capres?

"Iya, ingin investasi politik saja. Ingin agar tetap eksis di politik nasional. Karena kalau tidak gitu kan akan tenggelam, akan dilupakan oleh publik. Jadi perlu momentum, perlu isu, perlu panggung, untuk agar Ganjar bisa tetap eksis di perpolitikan nasional ya dengan cara seperti itu," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Selasa (7/5/2024).

"Dan itu menjadi sesuati yang umum saja, termasuk dilakukan oleh Ganjar," sambungnya.

Selanjutnya, Ujang menilai, bagus-bagus saja jika Ganjar ingin memposisikan diri sebagai oposisi. Namun, hal itu seharusnya dilakukan oleh PDI Perjuangan, sebagai partai dimana Ganjar bernaung.

"Tetapi, konsep oposisi itu yang sejatinya secara teoritik ada pada partai politik di parlemen. Jadi ya PDIP dulu, partai dulu, PDIP yang menjadi oposisi. Nah, Ganjar yang katakanlah kader PDIP ya boleh (ikut) mengkritisi pemerintah," jelas Ujang.

Lebih lanjut, akademisi Universitas Al-Azhar itu mengatakan, hal ini serupa dengan isu hak angket DPR yang diusulkan Ganjar dan perlahan hilang begitu saja.

"Ini kan sama dengan persoalan angket, seperti angket kan yang mengusulkan Ganjar, tiba-tiba angket juga enggak ada, hilang. Karena Ganjar juga bukan petinggi partai, bukan kekuatan representasi partai di parlemen juga," kata Ujang.

Sejalan dengan PDIP?

Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai bahwa respons Ganjar tersebut bisa saja mewakili PDIP. 

"Jika kita telisik peta Koalisi Indonesia Maju, sepertinya sudah ada ruang bergabungnya PKB dan NasDem. Ruang tersebut menjadikan PDIP lebih realistis berada dibarisan oposisi," kata Arifki dalam pesan yang diterima Tribunnews, Selasa (7/5/2024).

Namun, Arifki menilai situasi tersebut mungkin saja berbeda jika Ketua DPP PDIP Puan Maharani membaca peluang berbeda tentang langkah strategis PDI-P ke depannya. 

"Ganjar mungkin saja diuntungkan jika PDI-P oposisi, karena daya tawar politiknya tetap tinggi. Tetapi, bagi Puan ini bisa saja menjadi peluang baru melihat situasi politik, apalagi adanya wacana klub presiden yang digagas oleh Prabowo," ujar Arifki.

Menurut Arifki, wacana tersebut mungkin saja tidak terealisasi jika PDIP berada di barisan oposisi. 

"Sebagai ketua umum PDIP, tentu sikap politik yang bakal diambil oleh Megawati sangat keras dan tegas. Klun Presiden tanpa Megawati mungkin-mungkin saja terjadi," kata Arifki.

"Apalagi ide tersebut bakal mempertemukan Megawati dengan Jokowi dan SBY secara rutin. Di balik belum harmonisnya hubungan tokoh-tokoh tersebut, ide yang dibangun Prabowo cukup menarik sebagai bagian dari persatuan bangsa dan rekonsiliasi elite pasca pilpres," ujarnya.

Namun, dia menilai klub presiden tersebut susah terjadi apalagi jika PDI-P dipisahkan posisi Megawati sebagai mantan presiden dan juga ketua umum partai. 

"Jika hal tersebut belum selesai, maka bakal sulit mewujudkan hal tersebut, meskipun wacana tersebut sangat baik," pungkas Arifki.