Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Sinyal PDIP di Luar Pemerintahan atau Sikap Pribadi Mantan Capres?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan calon Presiden RI Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa reaksi PDIP, politisi, hingga pengamat?

Kepada wartawan di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024), Ganjar Pranowo memastikan tak akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar.

Meski tak bergabung, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebut dirinya tetap menghormati Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat tidak perlu saling mencibir," ujar Ganjar.

Sementara itu, mantan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku belum ada tawaran untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak ada," kata Mahfud, kemarin.

Apakah sikap Ganjar bisa mewakili PDIP? Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut keputusan mantan calon presiden Ganjar Pranowo untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan sikap partai.

"Ya, tentu saja (mencerminkan sikap partai), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, Pak Ganjar dan Prof Mahfud dalam berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Apalagi, kata dia, saat ini negara tengah menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi, hingga dampak pertarungan geopolitik.

Reaksi Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons soal sikap politik Ganjar Pranowo yang akan berada di luar pemerintahan atau oposisi di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kata Habiburokhman, dengan adanya sikap tersebut dari kontestan Pilpres 2024 tersebut, maka pihaknya tidak akan menghalangi apa yang sudah menjadi hak politiknya.

"Tentu sikap tersebut merupakan hak dari pak Ganjar ya, secara pribadi. Kalau memang sudah menjadi pilihan pak Ganjar kami tidak akan mungkin bisa menghalangi," kata Habiburokhman dalam keterangan video yang diterima awak media, Selasa (7/5/2024).

Terlebih kata Habiburokhman, Indonesia merupakan negara yang menjamin demokrasi bagi seluruh masyarakatnya.