Cak Imin Yakin Presiden Prabowo Jalankan Reforma Agraria: Petani harus Dapat 2 Hektare Tanah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan keyakinannya bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan menuntaskan agenda reforma agraria. 

Ia menegaskan salah satu bentuk implementasinya adalah pemberian akses tanah produktif minimal 2 hektare untuk setiap petani miskin.

“Saya yakin Pak Presiden Prabowo akan melaksanakan reforma agraria, karena setiap saat beliau selalu mengingatkan pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” kata Cak Imin saat peringatan Hari Tani Nasional di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, Prabowo telah menegaskan komitmennya dalam berbagai rapat untuk menyelesaikan masalah ketimpangan tanah. 

“Pak Prabowo bolak-balik semua publik tahu, menyampaikan bahwa tanah-tanah yang tidak dikelola sungguh-sungguh dan bahkan tidak taat aturan dan undang-undang akan disita,” ujarnya.

Cak Imin mengungkapkan pemerintah sudah berhasil menyita 1,5 juta hektare tanah yang terbengkalai. Ia menekankan tanah itu harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. 

Baca juga: Hari Tani Nasional 2025, Sekjen KPA Keluhkan Polisi Hambat Perjalanan Ribuan Petani ke Jakarta

"Beliau langsung saya dengar empat kali menyampaikan, paling tidak gimana caranya 1 juta setengah hektare itu dirasakan oleh rakyat yang paling butuh mendesak. Desil 1, kaum miskin ekstrim, jumlahnya 3 juta orang yang punya kemampuan bertani. Masing-masing akan diberi akses setidak-tidaknya 2 hektare per petani,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ia berharap DPR dapat mengawal agar instruksi Presiden Prabowo itu benar-benar terwujud. 

“Moga-moga Pak Cucun dan DPR mengawal pelaksanaan permintaan dan perintah Pak Prabowo ini di dalam mengimplementasikan 2 hektare tanah untuk para petani,” kata dia.

Cak Imin menekankan redistribusi tanah produktif merupakan agenda strategis reforma agraria. Ia juga mengingatkan pentingnya penyempurnaan regulasi. 

“Kita harus betul-betul melakukan perlindungan bagi petani kita. Agenda mendesak di Hari Tani ini adalah legislasi, perhatian budget, dan konsolidasi perintah Presiden untuk benar-benar berkomitmen atas implementasi Pasal 33 UUD 1945,” ucapnya.

Selain kepemilikan tanah, ia juga menekankan ketersediaan sarana produksi, akses permodalan murah, serta kepastian pemasaran hasil pertanian. Menurutnya, kombinasi kebijakan ini akan menentukan keberhasilan reforma agraria di era pemerintahan Prabowo.

“Kalau beliau konsisten dengan janji 2 hektare untuk petani miskin, Insya Allah keadilan sosial bagi petani bisa terwujud. Itu harapan baru di Hari Tani Nasional ini,” pungkasnya.