WHO Ungkap Kesenjangan Kesehatan Perpendek Harapan Hidup Hingga Puluhan Tahun

Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan 40 persen dalam angka kematian ibu secara global antara tahun 2000 dan 2023, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah masih menyumbang 94 persen kematian ibu.

Perempuan dari kelompok kurang mampu lebih mungkin meninggal karena penyebab yang berhubungan dengan kehamilan.

Baca juga: Perjanjian Pandemi WHO, Dapatkah Capaian Global Menggapai Tatanan Lokal?

Di banyak negara berpendapatan tinggi, ketimpangan ras dan etnis dalam tingkat kematian ibu masih terjadi.

Misalnya, di beberapa daerah perempuan pribumi tiga kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan.

Ada juga hubungan yang kuat antara tingkat ketimpangan gender yang lebih tinggi, termasuk pernikahan dini, dan tingkat kematian ibu yang lebih tinggi.

Memutus siklus

WHO menekankan bahwa langkah-langkah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, diskriminasi struktural, konflik, dan gangguan iklim merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan kesehatan yang mengakar.

Perubahan iklim, misalnya, diperkirakan akan mendorong 68–135 juta orang tambahan ke dalam kemiskinan ekstrem selama 5 tahun ke depan.

Saat ini, 3,8 miliar orang di seluruh dunia tidak memperoleh perlindungan sosial yang memadai.

Seperti tunjangan cuti sakit berbayar/anak, yang berdampak langsung dan berkelanjutan pada hasil kesehatan mereka.

Beban utang yang tinggi telah melumpuhkan kapasitas pemerintah untuk berinvestasi dalam layanan ini, dengan total nilai pembayaran bunga yang dilakukan oleh 75 negara termiskin di dunia meningkat empat kali lipat selama dekade terakhir.

WHO menyerukan tindakan kolektif dari pemerintah nasional dan lokal serta para pemimpin di bidang kesehatan, akademisi, penelitian, masyarakat sipil, bersama dengan sektor swasta untuk pertama, mengatasi kesenjangan ekonomi dan berinvestasi dalam infrastruktur sosial dan layanan publik universal.

Kedua, mengatasi diskriminasi struktural dan faktor penentu serta dampak konflik, keadaan darurat dan migrasi paksa.

Ketiga, mengelola tantangan dan peluang aksi iklim dan transformasi digital untuk mendorong manfaat bersama dari kesetaraan kesehatan.

Dan terakhir, mempromosikan pengaturan tata kelola yang memprioritaskan tindakan pada determinan sosial kesetaraan kesehatan.

Termasuk mempertahankan platform dan strategi kebijakan lintas pemerintah. Mengalokasikan uang, kekuasaan, dan sumber daya ke tingkat paling lokal.