Pemerintah Amerika Serikat Resmi Alami Government Shutdown, Apa Artinya?

Kantor Anggaran Kongres (CBO) mencatat shutdown terlama pada 2018–2019 menyebabkan kerugian permanen sekitar US$3 miliar.

Ekonom memperingatkan dampak serupa bisa muncul jika kebuntuan politik kali ini berlangsung lama.

Sejarah Shutdown di AS

Fenomena ini bukan kali pertama terjadi.

Menurut data Brookings Institution, sejak 1977 pemerintah AS sudah mengalami 21 kali shutdown.

Tahun 1977–1980, beberapa kali terjadi shutdown singkat karena perdebatan soal pendanaan aborsi.

Tahun 1995–1996, shutdown selama 21 hari di masa Presiden Bill Clinton akibat tarik-menarik anggaran dengan Kongres Republik.

Tahun 2013, shutdown selama 16 hari di era Barack Obama dipicu oleh perlawanan Partai Republik terhadap program asuransi kesehatan Obamacare.

Tahun 2018–2019, shutdown terlama dalam sejarah modern berlangsung 35 hari di era Donald Trump karena perselisihan terkait pendanaan tembok perbatasan dengan Meksiko.

Mengapa Terjadi?

Dikutip dari The New York Times, kebuntuan anggaran terbaru dipicu oleh perdebatan mengenai alokasi dana bantuan luar negeri.

Isu utama adalah pendanaan untuk Ukraina dan Israel, serta pemangkasan belanja sosial dalam negeri.

Partai Republik menekan pemotongan belanja, sementara Demokrat menolak langkah tersebut.

Apa Selanjutnya?

Shutdown akan berakhir jika Kongres berhasil meloloskan RUU anggaran sementara (continuing resolution).

Baca juga: Hamas Akan Segera Jawab Rencana Gencatan Senjata Trump, Serius Bahas Meski Punya Keberatan

Opsi lain adalah kesepakatan penuh mengenai anggaran tahunan.

Menurut Politico, perpecahan internal di Partai Republik membuat kompromi sulit dicapai dalam waktu dekat.

Dengan kondisi ini, warga Amerika kembali dihadapkan pada ketidakpastian layanan publik dan ancaman meluasnya dampak ekonomi.

Seperti dikatakan analis Brookings, shutdown bukan hanya soal politik di Capitol Hill.

Lebih jauh, ini adalah soal “siapa yang menanggung beban” di lapangan—yaitu jutaan pegawai dan masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintah.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)