Siapakah Samir Halila? Pengusaha yang Digadang Entitas Israel Jadi Gubernur Baru di Gaza

Dalam visi ekonominya, Halila baru-baru ini memperingatkan memburuknya krisis keuangan Otoritas Palestina, dengan menganggap pendudukan Israel sebagai penyebab utamanya.

Namun, ia menekankan bahwa reformasi internal telah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Ia menegaskan, gaji pegawai negeri sipil menghabiskan separuh belanja publik, dan penurunan bantuan internasional telah memperburuk defisit keuangan.

Ia menyerukan pengendalian pengeluaran yang nyata, pembekuan sementara kenaikan gaji, dan pembentukan komisi nasional untuk reformasi administrasi dengan dukungan langsung dari pimpinan Palestina.

Dibantah Otoritas Palestina

Kabar soal Samir Halila bakal menjadi Gubernur Jalur Gaza langsung dibantah pihak kepresidenan Palestina yang saat ini dipegang unsur Otoritas Palestina (PA).

"Sumber yang bertanggung jawab di kepresidenan Palestina mengatakan bahwa apa yang dilaporkan beberapa media Israel tentang penunjukan pengusaha Palestina Samir Halila untuk mengelola Jalur Gaza dengan sepengetahuan pimpinan Palestina adalah tidak benar," kata laporan Khaberni.

Sumber itu menambahkan,

satu-satunya entitas yang berwenang untuk mengelola sektor tersebut adalah Negara Palestina, yang diwakili oleh pemerintah atau komite administratif yang disepakati, dan dipimpin oleh seorang menteri pemerintah.

Ia menekankan bahwa keterlibatan apa pun selain ini merupakan penyimpangan dari garis nasional dan sejalan dengan keinginan pendudukan untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat dan menggusur penduduknya, seraya menekankan bahwa Jalur Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina.

Mesir Sebut 15 Teknokrat Palestina Akan Ambil Alih Jalur Gaza

Sementara itu, Mesir juga memiliki kabar seputar calon penguasa baru Jalur Gaza.

Mesir yang bertindak sebagai mediator pertemuan baru Israel-Hamas dalam upaya menghidupkan kembali gencatan senjata di Gaza dalam perang yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 silam.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Ati mengatakan pada Selasa kalau pemerintahan Jalur Gaza akan diambil alih oleh "15 teknokrat Palestina di bawah pengawasan Otoritas Palestina" untuk sementara waktu enam bulan, seraya menekankan "persatuan organik antara Gaza dan Tepi Barat."

Pernyataan Abdel-Ati menanggapi pertanyaan dari seorang koresponden Sky News Arabia mengenai nama-nama yang dicalonkan untuk mengambil alih pemerintahan Jalur Gaza.

Ia menjelaskan bahwa kesepakatan yang ada menetapkan formula transisi sementara dalam kerangka Otoritas Palestina.

Menteri Luar Negeri Mesir menambahkan, "Kairo bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali gencatan senjata 60 hari di Gaza sebagai bagian dari upaya baru untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas."