Inggris Tunda Perundingan Dagang dengan Israel, Kutuk Perluasan Operasi Militer Israel di Gaza

Inggris Tunda Perundingan Dagang dengan Israel Terkait Serangan ke Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Inggris menghentikan sementara perundingan perdagangan bebas dengan Israel, memanggil duta besarnya, dan mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap pemukim ilegal di Tepi Barat yang diduduki setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan dia merasa ngeri dengan eskalasi militer di Gaza, Reuters melaporkan.

Tentara pendudukan Israel mengumumkan dimulainya operasi baru minggu lalu dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menguasai seluruh Jalur Gaza yang terkepung.

Israel telah  memblokir  masuknya pasokan medis, makanan, dan bahan bakar ke Gaza sejak awal Maret dan para ahli internasional telah memperingatkan akan datangnya kelaparan.

Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan serangan itu bukan cara untuk membawa pulang tawanan yang tersisa, menyerukan Israel untuk mengakhiri blokade bantuan dan mengutuk apa yang disebutnya "ekstremisme" di beberapa bagian pemerintahan Israel.

"Kita tidak bisa tinggal diam menghadapi kemerosotan baru ini. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan bilateral kita," kata Lammy kepada para anggota parlemen.

"Sejujurnya, ini merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai rakyat Inggris. Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan bahwa kami telah menangguhkan negosiasi dengan pemerintah Israel mengenai perjanjian perdagangan bebas baru."

Inggris, dalam pernyataan bersama dengan Prancis dan Kanada kemarin  mengutuk  perluasan operasi militer Israel di Gaza dan menyerukan agar pembatasan bantuan dicabut.

Ketiganya mengatakan mereka akan mengambil “tindakan konkret lebih lanjut” jika serangan baru Israel tidak dihentikan.

"Saya ingin mencatat hari ini bahwa kami merasa ngeri dengan eskalasi dari Israel," kata Starmer kepada parlemen hari ini.

“Kami mengulangi tuntutan kami untuk gencatan senjata sebagai satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera, kami mengulangi penentangan kami terhadap permukiman di Tepi Barat, dan kami mengulangi tuntutan kami untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan secara besar-besaran ke Gaza.”

Inggris juga memberikan sanksi kepada sejumlah individu dan kelompok di Tepi Barat yang diduduki yang dikatakannya terkait dengan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.

Langkah tersebut dilakukan setelah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukim dan organisasi pemukim pada tahun 2024, yang menargetkan individu dan kelompok yang dikatakan telah mensponsori kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Semua aktivitas permukiman di Tepi Barat yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional.

“Kami kembali menunjukkan bahwa kami akan terus bertindak melawan mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat,” kata Lammy.