Narasi ISIS Sudah Basi, Situasi Berbalik Bagi Pasukan AS: Ilegal, Jadi Buruan Milisi Perlawanan Irak

Anggota parlemen Irak Ammar al-Shibli mengatakan kepada TC kalau saat ini, pasukan keamanan Irak dapat menangani pertempuran internal atau eksternal apa pun, dan kehadiran pasukan AS tidak diperlukan lagi, terutama setelah ISIS sudah menjadi 'masa lalu'.

”Menyusul serangan AS terhadap pasukan PMU, Baghdad mengecam keras operasi tersebut sebagai “eskalasi yang berbahaya,” sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak, dan sebuah pelanggaran terhadap misi koalisi internasional melawan ISIS," tulis ulasan TC soal serangan AS ke markas PMU.

Sebagai informasi PMU merupakan pasukan garis depan Irak di hampir semua pertempuran di negara itu melawan ISIS, kelompok yang justru katanya ingin diperangi AS di tanah Irak.

Pada tanggal 22 November, tanpa menyebut AS secara langsung, juru bicara pemerintah Irak, Bassem al-Awadi, mengumumkan:

“Pemerintah Irak semata-mata berdedikasi untuk menegakkan hukum dan meminta pertanggungjawaban pelanggar, sebuah hak prerogatif yang semata-mata merupakan kewenangannya. Tidak ada pihak atau lembaga asing yang berhak mengambil peran ini, karena hal ini bertentangan dengan kedaulatan konstitusional Irak dan hukum internasional.”

Pernyataan ini memicu kemarahan di antara partai-partai politik Irak, di mana sebagian besar merupakan pendukung faksi milisi perlawanan.

Bagi mereka, pernyataan pemerintah Irak tersebut terlalu kalem, tidak mencapai tingkat respons yang sebenarnya terhadap kejahatan AS di Abu Ghraib dan Jurf al-Sakhar.

Seorang pejabat senior Irak, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan ke TC kalau pemerintahannya "diperas oleh Amerika Serikat melalui duta besar AS untuk Irak, Alina Romanowski, yang telah menyampaikan beberapa 'pesan' dari Washington mengenai hal ini."

Dia mengatakan, AS mengancam akan memutus hubungan dan mencegah masuknya dana - khususnya dolar AS - ke Irak," mengacu pada blokade ekonomi yang mengingatkan pada blokade ekonomi yang diberlakukan Washington terhadap Irak antara tahun 1991 dan 2003.

Ancaman-ancaman ini disampaikan kepada faksi-faksi politik dan bersenjata baik secara langsung maupun melalui perantara.

"Beberapa kelompok perlawanan Irak telah mundur, namun faksi terkemuka seperti Kataib Hizbullah, Ansar Allah al-Wafa, Harakat al-Nujaba, dan Kataib Sayyid al-Shuhada menentang berbagai ultimatum dari Washington," tulis laporan TC.

Seruan Agar AS Tarik Pasukan Kian Kencang

Seruan agar AS menarik pasukan mereka dari Irak kini makin kencang, baik secara diplomatis maupun secara praktis.

Analis politik Irak, Ali al-Shammari, dilansir TC, mengatakan, koalisi internasional yang selama ini digaungkan AS untuk tetap berada di negara tersebut, cuma kedok.

“Apa yang disebut koalisi internasional adalah kebohongan Amerika untuk melanjutkan aktivitas mencurigakan untuk memperkuat pengaruh AS di kawasan, dan agar Amerika kembali ke Irak setelah penarikan mereka pada tahun 2011 di implementasi Perjanjian Kerangka Strategis,” kata dia.

Perang Gaza antara Hamas vs Israel dinilai jadi semacam booster bagi milisi-milisi perlawan Irak yang memang sudah muak ke AS.