Narasi ISIS Sudah Basi, Situasi Berbalik Bagi Pasukan AS: Ilegal, Jadi Buruan Milisi Perlawanan Irak

Situasi Berbalik Saat Narasi ISIS Jadi Basi, Pasukan AS Kini Ilegal dan Jadi Target Milisi Perlawanan Irak

TRIBUNNEWS.COM - Bentrokan langsung antara pasukan Amerika Serikat (AS) dan kelompok-kelompok bersenjata di Irak bukanlah hal baru, lantaran Washinton sudah lama menginvasi negara tersebut selama bertahun-tahun.

Namun kini situasi justru terbalik. Jika selama ini pasukan AS menjadi pembidik milisi-milisi di Irak, belakangan kelompok-kelompok Irak justru menargetkan militer AS sebagai sasaran serangan dalam upaya menghentikan agresi Washington yang tiada henti.

Baca juga: Iran Bakal Balas Israel Atas Kematian Dua Anggota Pasukan Garda Revolusi di Suriah

Sebuah ulasan analisis di TC oleh koresponden mereka di Irak menyebut, perlawanan dan utamanya -kesadaran- para milisi di Irak akan penolakan kehadiran pasukan AS di tanah air mereka makin menggebu karena dipicu perlawanan milisi pembebasan Palestina, Hamas terhadap pasukan pendudukan Israel di Gaza.

"Perang pada bulan Oktober 2023, yang dimulai dengan operasi Banjir Al-Aqsa oleh kelompok perlawanan Palestina dan (dibalas) serangan brutal Israel di Gaza, telah meluas hingga ke Bagdad, di mana faksi-faksi perlawanan Irak meluncurkan serangan drone dan rudal ke pangkalan-pangkalan AS setelah memperingatkan Washington untuk menghentikan dukungan militernya ke Tel Aviv," tulis ulasan tersebut menjelaskan bagaimana ihwal aset-aset militer AS di Irak makin intensif kena serangan.

AS belakangan meresponsnya dengan menargetkan markas besar Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak – menewaskan tiga belas anggotanya, melukai banyak orang lainnya.

Serangan balasan AS ini meningkatkan ketegangan antara Baghdad dan Washington.

Serangan AS itu juga memantik dan menghidupkan kembali seruan yang sudah ada sebelumnya untuk mengusir pasukan militer AS dari negara tersebut.

"Dasar hukum untuk hal ini sudah ada: segera setelah pembunuhan ilegal AS terhadap Wakil Pemimpin PMU Abu Mahdi al-Muhandis dan Komandan Pasukan Quds Iran Qassem Soleimani pada bulan Januari 2020, parlemen Irak memutuskan untuk mengakhiri "koalisi internasional" dan mendepak pasukan asing dari negara tersebut.

Baca juga: Gencatan Senjata Berakhir, Milisi Yaman-Irak Siap Tempur: Laut Merah Terlarang, Kota Eilat Incaran

Menjaga Kedaulatan Irak

Pada bulan September, saat berada di Washington, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan kepada CNN kalau Irak tidak lagi membutuhkan pasukan tempur, baik dari Amerika Serikat atau dari negara koalisi lainnya.

Hal ini lantaran ISIS tidak lagi menjadi ancaman.

Selama ini, keberadaan ISIS adalah tema dan pembenaran bagi AS untuk menempatkan pasukan-pasukan mereka di negara-negara yang mereka anggap strategis untuk memerangi kelompok tersebut.

"Tema ini lebih sering disuarakan oleh para pejabat dan lembaga pemikir AS, seperti dalam penilaian Carnegie Endowment yang menggambarkan dengan jelas mengapa ISIS tidak dapat bangkit kembali baik di Suriah maupun Irak, tulis ulasan TC.

Pada 15 November, Senator AS Rand Paul memperkenalkan rancangan undang-undang Kongres untuk memindahkan pasukan AS dari Suriah, dengan alasan kalau Amerika “sudah muak dengan perang tanpa akhir di Timur Tengah (Asia Barat).”

“Namun, 900 tentara AS tetap berada di Suriah tanpa ada kepentingan vital AS yang dipertaruhkan, tidak ada definisi kemenangan, tidak ada strategi keluar, dan tidak ada izin kongres untuk berada di sana,” tulis ulasan tersebut menjelaskan ada hal lain yang membuat AS tetap bersikukuh menempatkan pasukan mereka di negara orang.