Hamas Siap Akhiri Kekuasaan di Jalur Gaza: Kami Tidak Keberatan

TRIBUNNEWS.COM - Ghazi Hamad, salah satu pemimpin Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) di Qatar, mengonfirmasi gerakan tersebut siap melepaskan kendali atas Jalur Gaza.

Ia menegaskan Jalur Gaza adalah bagian dari wilayah Palestina dan tidak dapat dikecualikan.

"Seperti yang telah saya katakan berulang kali, kami siap meninggalkan kekuasaan Gaza, dan kami tidak keberatan dengan itu," kata Hamad dalam wawancara dengan CNN, Jumat (26/9/2025).

Hamad juga berbicara tentang upaya pembunuhan terhadap dirinya dan delegasi Hamas di Doha dalam serangan Israel pada 9 September. 

Ia menggambarkan keselamatannya sebagai keajaiban, menuduh Israel berusaha menargetkan para negosiator dan menghancurkan proses negosiasi.

Terkait berkas tahanan, Hamad menegaskan komitmen Hamas terhadap kesepakatan komprehensif yang mencakup pembebasan semua tahanan Palestina. 

Israel memperkirakan Hamas menahan 48 tahanan Israel, 20 di antaranya masih hidup, sedangkan lebih dari 11.000 tahanan Palestina mendekam di penjara-penjara Israel.

Pernyataan pemimpin Hamas tersebut bertepatan dengan pengumuman rencana 21 poin oleh Presiden AS, Donald Trump, untuk mengakhiri perang genosida di Jalur Gaza.

Rencana tersebut mencakup pembentukan pemerintahan untuk Gaza yang mengecualikan Hamas dan pembentukan pasukan keamanan gabungan dengan dukungan Arab dan Islam untuk mengelola dan membangun kembali Jalur Gaza, dengan partisipasi terbatas dari Otoritas Palestina.

Hamas Tanggapi Pidato Netanyahu di PBB

Hamas menanggapi pidato Netanyahu di Majelis Umum ke-80 PBB pada hari Jumat.

Baca juga: Di Aula PBB yang Sepi, Netanyahu Berpidato Menentang Pengakuan Palestina

Mereka memuji aksi walk out yang dilakukan oleh puluhan perwakilan dari berbagai negara ketika Netanyahu naik ke podium.

Menurut Hamas, walk out tersebut mencerminkan Israel yang terisolasi di kancah internasional.

Gerakan tersebut mengatakan bahwa membiarkan penjahat perang yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), berpidato tentang hak asasi manusia dan keadilan di PBB adalah paradoks nyata karena ia sendiri melanggarnya di Jalur Gaza.

"Kebohongan berulang-ulang Netanyahu dan penyangkalan terang-terangan terhadap kejahatan genosida, pengungsian paksa, dan kelaparan sistematis tidak akan mengubah fakta-fakta yang telah ada yang didokumentasikan oleh laporan PBB dan internasional," kata Hamas dalam pernyataannya.

Hamas mengatakan Netanyahu berulang kali mempromosikan propaganda "anti-Semit" terhadap orang-orang yang menentang kejahatan Israel di Jalur Gaza.