ILUNI FEB UI Soroti APBN 2026: Belanja Populis Dinilai Hambat Transformasi Fiskal

Ringkasan Utama

Forum diskusi antara ILUNI FEB UI dan Fraksi NasDem menyoroti arah belanja negara dalam APBN 2026. Akademisi menilai belanja populis menghambat transformasi ekonomi, sementara pemerintah menegaskan fokus pada stabilitas dan ketahanan sosial.

  
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Forum diskusi antara Fraksi Partai NasDem dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/10/2025), menyoroti arah belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

Akademisi dan analis fiskal dari ILUNI FEB UI menilai bahwa dominasi belanja wajib dan program populis berisiko menghambat transformasi ekonomi dan mempersempit ruang fiskal daerah.

Kepala Public Policy ILUNI FEB UI, Rizki Nauli Siregar, menyampaikan bahwa APBN seharusnya berfungsi sebagai alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang adil dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya desain kebijakan pusat yang tidak mengurangi daya saing lokal, melainkan memperluas kapasitas pembangunan daerah.

Sementara itu, Teuku Riefky dari Tim Kajian Strategis ILUNI FEB UI menyoroti bahwa keberlanjutan fiskal tidak cukup diukur dari besaran defisit atau utang pemerintah, melainkan dari efektivitas setiap rupiah belanja negara dalam mendorong perubahan struktural.

“APBN harus kembali diarahkan pada fungsi produktif: memperkuat institusi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan,” ujar Riefky.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan berbasis bukti.

Menurutnya, jika tidak dirancang secara cermat, program populis berisiko menggerus kapasitas anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Baca juga: DPR Dukung Pembekuan TikTok, Tapi Ingat UMKM Jangan Jadi Korban

Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Martin Manurung, yang turut hadir dalam forum, menyambut baik masukan dari ILUNI FEB UI dan menyatakan bahwa hasil diskusi akan dibawa ke rapat komisi sebagai bahan rekomendasi.

“Diskusi ini sangat membantu kami dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan. Kami akan terus menyelenggarakan forum semacam ini secara berkala,” ujarnya.

Ketua Umum ILUNI FEB UI, Ubaidillah Nugraha, menyebut keterlibatan alumni dalam forum kebijakan sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Ia merinci bahwa diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan seperti Seminar Sumitronomics, Breakfast Forum, dan Diaspora Talks yang membahas iklim investasi dan arah fiskal Indonesia.

Baca juga: Menkeu Purbaya Singgung Aksi Demo Akhir Agustus 2025 Imbas Kesalahan Kebijakan Fiskal

Pemerintah: APBN Tetap Fokus pada Stabilitas dan Ketahanan Sosial

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyatakan bahwa APBN 2026 tetap dirancang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan sosial, terutama di tengah tekanan global.