Menkeu Purbaya Singgung Aksi Demo Akhir Agustus 2025 Imbas Kesalahan Kebijakan Fiskal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, aksi demonstrasi yang terjadi selama sepekan di beberapa wilayah pada akhir Agustus 2025, adalah puncak tekanan ekonomi akibat kesalahan kebijakan fiskal dari pemerintah.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui instrumen penerimaan negara yang berasal dari pajak, PNBP. Serta pengeluaran negara melalui belanja pemerintah, subsidi maupun transfer ke daerah.

"Yang bapak-bapak rasakan adalah kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebenarnya kita kuasain," kata Purbaya saat Raker dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Kepercayaan Diri yang Berlebihan Menkeu Purbaya Bisa Bikin Ekonomi RI Karam: Ciptakan Kegaduhan

Purbaya menyinggung peran Komisi XI yang dinilai jarang mempertanyakan persoalan mendasar tersebut dalam rapat kerja rutin dengan Kementerian Keuangan saat masih dipimpin Sri Mulyani Indrawati.

Sebab menurut dia, kesalahan kebijakan fiskal dan moneter ini sebetulnya bisa diantisipasi sejak awal.

"Yang jadi pertanyaan saya kan di sini Komisi XI rapatnya dengan Menkeu rapatnya berapa ratus kali dalam satu tahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu. Dan sekarang saya tiba-tiba di sini pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus waktu itu," tegas Purbaya.

Menurut Purbaya, kesalahan fiskal yang terjadi karena pemerintah lambat membelanjakan anggaran. Sehingga, likuiditas mengering.

Likuiditas adalah kemampuan suatu aset untuk segera dicairkan menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan.

Meski begitu, Purbaya menegaskan akan fokus memperbaiki kondisi ekonomi dengan langkah cepat melalui percepatan belanja anggaran. Walau pada praktiknya tidak mudah dan secepat kilat.

"Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri, gimana ya paling bagus kan percepatan belanja anggaran. Oke belanja ini cepet-cepet, tapi yang kita tahu ini enggak semudah membalik tangan," ujar Purbaya.

Sebelumnya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025) kemarin, Purbaya memberi sinyal akan mengubah gaya kebijakan fiskal dan moneter yang selama ini dikenal ketat di era Sri Mulyani Indrawati. 

Purbaya menekankan perlunya percepatan program pembangunan dan likuiditas yang lebih longgar agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat.

“Pak Presiden dan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu,” kata Purbaya.

Purbaya mengungkapkan pemerintah akan bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menghindari pengetatan likuiditas perbankan.

"Kita akan sinergi jangan sampai kebijakan saya dan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas dan saya sudah bicara sama Deputi Senior BI dengan izin presiden juga kita akan ke depan ambil langkah yang perlu supaya yang sering masyarakat likuiditas kita akan meningkat signifikan ke depan,” ujarnya.