Saham Antam Anjlok 5,22 Persen Imbas Operasi Anak Usahanya PT GAG Nikel di Raja Ampat Disetop

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) makin anjlok usai operasi tambang nikel anak usahanya PT GAG Nikel di Raja Ampat, dihentikan sementara oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pada penutupan perdagangan sesi pertama, Selasa (10/6/2025), saham Antam yang memiliki kode ANTM berakhir merosot 5,22 persen atau 180 poin ke posisi Rp3.270 per saham.

Saham ANTM pada sesi pertama bergerak tidak pernah menyentuh zona hijau dengan kisaran Rp3.230 hingga Rp3.420 per saham.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR: Penambangan Nikel di Raja Ampat Abai soal Status Kawasan Konservasi

Transaksi saham ANTM tercatat sebanyak 254,8 miliar saham dengan nilai Rp843,6 miliar.

Adapun penutupan saham ANTM pada perdagangan sebelumnya,
Kamis (5/6/2025) di level Rp3.450 per saham.

Operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag Disetop

Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. 

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

Menurut Bahlil, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini berproduksi di wilayah tersebut. 

Kontrak Karya (KK) perusahaan anak usaha PT Antam Tbk itu terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

"Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN", jelas Bahlil, beberapa waktu lalu.

Bahlil juga mejelaskan bahwa pulau-pulau di Raja Ampat memiliki beragam fungsi, sebagian besar sebagai kawasan konservasi dan pariwisata, sebagian lagi tersimpan potensi mineral. 

Bahlil menyatakan bahwa lokasi tambang tersebut tidak berada di destinasi pariwisata di Piaynemo, Raja Ampat. Lokasi tambang nikel tersebut berada kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.

Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan, namun dalam waktu yang sama juga mendorong program hilirisasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ia pun menyampaikan, perlunya kehati-hatian dalam menanggapi isu ini, agar tidak muncul disinformasi yang merugikan negara dan industri nasional.