Disinformasi Kapal JKW Mahakam Dinilai Ancam Iklim Investasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyebaran hoaks di ruang publik tak hanya menyesatkan opini, tapi juga berpotensi mengganggu fondasi ekonomi nasional, termasuk sektor strategis seperti maritim.

Salah satu hoaks terbaru yang viral di media sosial adalah narasi soal kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana yang diklaim sebagai milik mantan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana. Keduanya disebut-sebut mengangkut nikel dari Raja Ampat.

Baca juga: Jokowi Buka Suara soal Kepemilikan Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana

Namun informasi tersebut telah terbukti tidak benar dan secara resmi dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui laman komdigi.go.id.

“Karena isunya murni hoaks, saya merasa perlu bersuara. Hoaks adalah masalah besar yang bisa mengganggu iklim investasi. Termasuk sektor maritim yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Koordinator Riset Satgas Anti-Hoaks PWI Pusat, Algooth Putranto, dalam diskusi media bertema Dilema Menepis Hoax, Antara Etika Jurnalistik dengan Tuntutan Klik yang diselenggarakan Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ) di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Algooth yang juga Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara menjelaskan, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana disinformasi dapat memicu kegaduhan publik.

“Kapal-kapal itu milik perusahaan swasta, tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi maupun Ibu Iriana,” tegasnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa terdapat dua kapal bernama "JKW Mahakam" dan "Dewi Iriana" di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Isu tersebut berkembang liar di media sosial hingga menimbulkan spekulasi soal kepemilikan pribadi.

Belakangan diketahui, kapal-kapal itu merupakan bagian dari armada milik PT IMC Pelita Logistik Tbk, perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral. Perusahaan telah mengklarifikasi bahwa mereka hanya menyewakan kapal kepada berbagai klien berdasarkan kontrak kerja sesuai hukum yang berlaku.

“Hoaks ini berlapis-lapis. Maka, langkah Komdigi menyatakannya secara resmi sebagai hoaks patut diapresiasi,” tambah Algooth.

Baca juga: IMC Pelita Logistik Bantah Nama Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana terkait dengan Keluarga Jokowi

Presiden Jokowi juga sudah menanggapi langsung isu tersebut. “Banyak kok tulisan (Jokowi) di truk, biasa aja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya,” ujarnya kepada awak media di Solo, Kamis (13/6).

Dalam forum yang sama, Faisal Rachman, praktisi media menyoroti dampak ekonomi dari hoaks.

Ia menyebut pernah mendampingi investor asal Tiongkok yang sempat menunda investasi setelah menemukan informasi menyesatkan terkait industri yang mereka incar.

“Dampaknya nyata terhadap keputusan bisnis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KJEJ Windarto menekankan pentingnya peran media dalam menjalankan fungsi verifikasi informasi.

“Ada media yang hanya ikut arus demi klik, tanpa klarifikasi. Tapi ada juga yang patut diapresiasi karena menyajikan verifikasi menyeluruh, mulai dari pelacakan data kapal hingga laporan tahunan perusahaan,” jelasnya.