Geger Ayam Goreng Widuran Ternyata Nonhalal, Kini Ditutup, Pemilik Berterima Kasih ke Wali Kota Solo

Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati menekankan pentingnya pemilik untuk bersikap jujur kepada konsumen.

Karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas soal kondisi dan jaminan barang atau jasa yang mereka beli.

Hal tersebut juga telah tercantum dalam aturan terkait perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 4. Dan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disempurnakan PP No. 42 tahun 2024.

Tercatat aturan itu menegaskan bahwa produk yang tidak halal wajib diberikan label tidak halal, yang tidak dilakukan restoran ini.

Baca juga: Heboh Ayam Goreng Widuran Solo Non-Halal, Ini Resep Kremesan Gurih, Kuncinya Pada Bahan Ini

"Kami berharap pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap restoran yang menyembunyikan informasi terkait produk tidak halal sehingga merugikan konsumen," kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (26/5/2025).

Muti menambahkan, masyarakat Indonesia yang heterogen menerima adanya restoran yang menjual produk tidak halal, namun harus ada informasi secara terbuka.

"Kami tentu sangat menyesalkan dan menyayangkan adanya restoran yang tidak terbuka memberikan informasi bahwa mereka menjual produk yang menggunakan bahan tidak halal kepada konsumen, termasuk kepada konsumen dengan identitas keislaman yang jelas seperti berjilbab," ungkap Muti.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Pasca Ayam Goreng Widuran Solo Diminta Tutup Sementara, Pemilik Disebut Ucapkan Terima Kasih

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rina Ayu Panca Rini)(Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)