Aptrindo Minta Pemerintah Bikin Peta Jalan yang Jelas Sebelum Tertibkan Truk ODOL

Ia menambahkan, truk-truk logistik yang melintasi jalan kabupaten hampir selalu mengalami kelebihan muatan secara administratif karena kondisi jalan tidak mendukung.

Persoalan-persoalan seperti inilah, menurut Gemilang, yang harus dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL.

“Daya dukung jalan seharusnya disesuaikan terlebih dahulu dengan standar internasional agar kebijakan Zero ODOL bisa dilaksanakan secara adil,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar Kementerian Pekerjaan Umum meningkatkan terlebih dahulu Muatan Sumbu Terberat (MST) jalan sebelum menerapkan pelarangan ODOL.

“Dengan MST yang ada saat ini, pemilik truk logistik tidak akan mampu mengangkut barang-barang internasional maupun barang ekspor-impor,” ujarnya.

“Semua truk logistik yang dijual ke Indonesia merupakan produk berstandar internasional. Maka, jalan-jalan di Indonesia juga seharusnya dirancang sesuai konsep internasional, karena barang yang dibawa pun berstandar internasional,” tambahnya.

Gemilang juga mengusulkan adanya jaringan jalan logistik nasional, yaitu jalan nasional atau pintu tol yang terhubung ke sentra-sentra industri dan memenuhi standar internasional.

“Tujuannya agar truk-truk bisa masuk ke kawasan industri tanpa terkena pelanggaran ODOL,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Aptrindo, Agus Pratiknyo, menyambut baik rencana pembenahan ODOL oleh pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar komitmen itu tidak hanya menjadi sekadar wacana.

“Pemerintah melalui Kemenhub sebelumnya juga sudah pernah menormalisasi truk ODOL di beberapa daerah. Bahkan sampai ada truk yang dipotong. Sekarang bagaimana nasib pemiliknya? Mereka pasti kecewa dan merasa dirugikan karena tak mendapat kompensasi sedikit pun,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kualitas infrastruktur jalan di Indonesia yang dinilai masih bermasalah.

“Kalau kita jujur, apakah jalan yang dibangun saat ini benar-benar sesuai spesifikasi? Kita tahu banyak terjadi praktik korupsi,” pungkasnya.