Tribunners / Citizen Journalism
Perbaikan Terfokus, Bukan Disetop: Jalan Bijak untuk Program MBG
Wacana penghentian Program Makan Bergizi Gratis menuai kritik. Solusi perbaikan terfokus dinilai lebih adil daripada penghentian total.
Editor:
Glery Lazuardi
Trubus Rahardiansah
- Akademisi dan pakar kebijakan publik
- Dosen di Universitas Trisakti.
- Keahlian mencakup sosiologi hukum, ilmu sosial-hukum, hukum ketenagakerjaan, hukum adat, hukum tata negara, dan bidang-bidang lain yang terkait dengan analisis sosial dari hukum.
Riwayat Pendidikan
- Gelar S1 di Universitas Gajah Mada
- Gelar S2 di Universitas Trisakti
- Gelar S3 di Universitas Indonesia
TRIBUNNEWS.COM - Wacana penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencuat di media sosial beberapa hari terakhir seharusnya menjadi alarm bagi para pengambil kebijakan, tetapi bukan alasan untuk menarik rem.
Menghentikan program secara menyeluruh akan menjadi langkah mundur yang merugikan jutaan anak dan keluarga yang telah bergantung pada akses gizi dari program ini.
Saya melihat program MBG merupakan salah satu intervensi sosial paling progresif yang pernah dilakukan pemerintah.
Tujuannya bukan sekadar memberikan makanan gratis, melainkan menjamin hak dasar warga negara atas gizi yang layak, sebuah investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program MBG memang masih memerlukan banyak penyempurnaan dalam hal kontrol kualitas dan keamanan pangan, itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri.
Namun, wacana untuk menghentikan sementara seluruh program adalah sebuah langkah mundur. Ini sama saja dengan menghilangkan akses pangan bergizi bagi jutaan anak dan keluarga yang membutuhkan.
Benar bahwa kasus keracunan makanan di beberapa daerah adalah sinyal serius tentang lemahnya kontrol kualitas dan keamanan pangan di sebagian unit pelaksana.
Ini tidak bisa diabaikan. Namun, menjadikan insiden tersebut sebagai dalih untuk menghentikan program nasional sama artinya dengan mematikan akses pangan bergizi bagi seluruh penerima manfaat, termasuk mereka yang tidak terdampak masalah kualitas.
Pendekatan reaktif seperti ini berpotensi mengorbankan momentum besar yang sudah terbangun dalam beberapa bulan terakhir.
Banyak unit SPPG yang sudah sesuai dengan standar dan menyajikan makanan yang layak, bergizi, dan disukai anak.
Perbaikan Terfokus: Jalan Tengah yang Bijaksana
Solusi yang lebih konstruktif adalah mengidentifikasi unit-unit SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang standar keamanan dan higienitas makanannya belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BGN (Badan Gizi Nasional).
Unit-unit inilah yang seharusnya dihentikan sementara untuk menjalani perbaikan intensif dalam hal penanganan makanan.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Respons KPAI terkait Kasus Keracunan MBG yang Terus Berulang: Hentikan Sementara untuk Evaluasi |
![]() |
---|
650 Penjamah Makanan di Aceh Dilatih Jaga Mutu dan Keamanan Pangan MBG |
![]() |
---|
5.360 Anak Keracunan MBG, Pakar Bongkar Titik Rawan |
![]() |
---|
Mendagri Tito Sebut Program Makan Bergizi Gratis Dorong Rantai Pasok di Tingkat Lokal |
![]() |
---|
Kontroversi Surat Perjanjian MBG di Blora: Keracunan Harus Dirahasiakan, Dikritik Keras DPRD |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.