Penjarahan, Ketimpangan Ekonomi dan Prabowonomics

Institusi ekstraktif ditunjukkan oleh lemahnya rule of law. Hal ini tercermin pada Corruption Perception Index (CPI) yang buruk. Dimana, dari 33 negara yang tumbuh lebih dari 10?lam 50 tahun terakhir hanya Jepang, Singapura dan Hong Kong yang memiliki peringkat CPI terbaik.

Sementara lainnya memiliki peringkat CPI yang buruk. 

Sistem ekonomi yang ekstraktif juga berdampak pada gini ratio yang tinggi, mencerminkan tingginya ketimpangan antar pendapatan per kapita.

Di mana negara-negara, seperti Angola, Bosnia dan Herzegofina, Brazil, Kongo, dan Rawanda memiliki indeks gini sekitar 0,50 yang mencerminkan ketimpangan yang tinggi.

Demikian juga Indonesia, masalah utama pembangunan belum bergeser dari masalah ketimpangan, dimana pada tahun 1990, terdapat sekitar 20 persen penduduk terkaya Indonesia (kuintil 5) menguasai 39 persen total pengeluaran seluruh penduduk.

Pada tahun 2010, naik menjadi 44 persen atau sebesar 44 persen total pengeluaran berasal dari 20 persen orang terkaya di Indonesia (Kemenkeu, 2018). 

Tidak hanya itu, terdapat jurang ketimpangan yang semakin lebar antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya  Jawa dengan luar Jawa.

Kontribusi KBI yang terdiri dari Sumatera dan Jawa dalam perekonomian nasional tercermin pada persentase terhadap Gross Domestic Product (GDP) harga berlaku mencapai sekitar 79,14 persen tahun 2024. Sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai sekitar 80,52 persen. 

Sementara, daerah-daerah di KTI yang meliputi dua per tiga wilayah Indonesia hanya berkontribusi sekitar 20,85 persen tahun 2024. Angka ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 19,46 persen. 

Distribusi kue ekonomi nasional antar pulau didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sekitar 57,02 persen tahun 2016.

Hanya sedikit mengalami penurunan dibandingkan kontribusinya terhadap GDP harga berlaku tahun 2016 sebesar 58,49 persen. 

Kontribusi Pulau Sumatera juga relatif besar, yaitu sekitar 22,03 persen tahun 2016 dan meningkat menjadi 22,12 persen tahun 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi Pulau Kalimantan yang merupakan daerah perkebunan dan pertambangan yang hanya sekitar 7,88 persen tahun 2016 dan 8,24 persen tahun 2024. 

Kontribusi Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara relatif kecil. Dimana, Pulau Sulawesi berkontribusi hanya sekitar 6,04 persen tahun 2016 dan meningkat menjadi 7,12 persen tahun 2024. 

Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara menyumbang terhadap perekonomian nasional sebesar 3,12 persen tahun 2016 dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi hanya sebesar 2,81 persen. 

Demikian juga, Papua dan kepulauan Maluku yang berkontribusi sangat kecil terhadap GDP nasional, yaitu hanya 2,42 persen tahun 2016 dan meningkat menjadi 2,69 persen tahun 2024. Padahal, kedua kawasan ini memiliki wilayah geografis sangat luas dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.