Multikrisis Menghantui Indonesia

Oleh: R Wahyu Handoko SSos MM, Pemerhati Masalah Sosial

KEGADUHAN di negeri ini nyaris tak ada hentinya pascaperhelatan demokrasi dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Inilah potret nyata salah satu dari konsekuensi demokrasi yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai bentuk ugal-ugalan praktik demokrasi yang menghalalkan segala cara.

Aneka isu nampaknya tidak boleh dianggap remeh, terutama oleh para penguasa yang sedang mendapat kesempatan, baik yang berada di daerah maupun di tingkat nasional.

Masalah gelombang masifnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebanyak 44.069 buruh terkena PHK pada Januari-Februari 2025 dari 37 perusahaan. Adapun 37 perusahaan tersebut ada yang menutup pabriknya, pailit, dalam PKPU, efisiensi, dan relokasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pun juga menyampaikan gelombang PHK ini dirasakan oleh para anggotanya, terutama yang berada di kawasan industri.

Hal ini perlahan tapi pasti akan memunculkan keresahan sosial yang berujung pada menipisnya kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah yang sedang berkuasa.

Melemahnya daya beli masyarakat dengan aneka penyebab seperti pendapatan yang menurun, ketidakpastian ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak tepat, tentu akan mempengaruhi industri padat karya untuk turut berhemat dan mengurangi produksi.

Pemasaran berkurang, pendapatan berkurang, otomatis kesejahteraan turut berkurang.

Baca juga: Amnesty International: UU TNI Masih Mengandung Pasal Bermasalah yang Mengancam Kehidupan Demokrasi

Premanisme melalui pemaksaan pemberian THR oleh ormas, nilai tukar Rupiah yang melemah (Rp 16.620 per 25 Maret 2025), tentu juga akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Praktik ketidakadilan masih banyak terjadi, tebang pilih pada masalah hukum tak dapat dipungkiri akan turut memperjelas adanya pelemahan atau ketidakpastian hukum.

Lemahnya penegakan hukum masih banyak terjadi di mana-mana.

Hukum seolah berjalan sesuai pesanan kekuasaan, transaksional kental dengan aroma korupsi.

Hukum dijadikan “mainan” hanya untuk sekadar mengganti pemainnya, ini pun dirasakan oleh banyak pengamat terkait dengan masalah korupsi besar-besaran di anak perusahaan PT Pertamina.

Praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga masih terjadi, salah satu faktanya adalah pembunuhan guru di Papua Pegunungan.