Multikrisis Menghantui Indonesia

Ini menambah deretan ketegangan sosial terutama di daerah Papua dan sekitarnya. Negara wajib hadir agar anak-anak didik, guru, dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

Pengesahan UU TNI yang mengabaikan suara-suara kritis dari kalangan sipil semata-mata ingin “berbagi” posisi pada jabatan sipil memperparah keadaan yang digambarkan seolah hendak kembali ke rezim otoritarianisme, militeristik seperti di masa Orde Baru.

Suara-suara kritis para aktivis dan cendekiawan hanya dianggap omong-omong belaka, bagaikan anjing menggonggong kafilah berlalu.

Kekuasaan seolah berpusat pada penguasa tunggal, yaitu sang Presiden.

Teror kembali dipertontonkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang gemar mengkritisi kebijakan Pemerintah.

Baca juga: Kemhan Tegaskan Pertahanan Siber yang Dilakukan TNI Bukan Untuk Memata-matai Masyarakat

Kita tentu mengapresiasi hal-hal yang baik seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), tapi kiranya hal tersebut tidak sekadar dijadikan pemanis program.

Dalam kenyataan di lapangan, program MBG masih sangat dirasakan serba minimalis, baik menu, lambatnya pendistribusian, maupun target sasaran yang baru 2,05 juta orang dari target 82,9 juta orang (Tempo, 17 Maret 2025).

Terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah, hal ini menambah daftar keluhan bagi pengusaha, terutama di sektor pariwisata dan transportasi.

Jumlah hunian hotel dan perhelatan aneka kegiatan di hotel turut menurun.

Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), okupansi hotel turun antara 20–40 persen, dan ini juga mengancam terjadinya PHK di sektor perhotelan.

Kemiskinan juga masih nampak di mana-mana, baik di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan maupun di kota-kota kecil dan pelosok daerah lainnya.

Menurut data BPS, kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar 24,06 juta orang, tetapi bila menurut fenomena gunung es, pastilah jumlah kemiskinan itu jauh lebih besar.

Manakala penguasa tidak cerdas dalam menjalankan aneka kebijakan, maka tidak tertutup kemungkinan kemiskinan akan jauh lebih besar.

Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah saat ini dan dianggap baik tentu kita berikan apresiasi yang tinggi.

Tetapi kerja aparatur negara tidak boleh hanya berhenti di permukaan, sekadar pemberitaan yang menghebohkan masyarakat namun tidak diselesaikan secara tuntas.