Selasa, 30 September 2025

Tribunners / Citizen Journalism

Mari Berpikir “Out of The Box” Soal Ekspor Pasir Laut

Setelah lebih dari dua dekade dihentikan, kebijakan ekspor pasir laut kembali dibuka pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

|
Editor: Dodi Esvandi
Kompas.com/Hadi Maulana
Bakamla mengamankan tongkang BG Bahtera Bahagia dan kapal TB Tirta Jaya VIII pengangkut pasir laut dari Pulau Citlim, Kecamatan Moro, Karimun, Kepulauan Riau. 

Industri ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja untuk pengambilan dan pengangkutan pasir, tetapi juga untuk kegiatan administratif dan operasional lainnya.

Hal ini dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat pesisir yang mungkin tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan lainnya.

Penting juga dicatat bahwa ekspor pasir laut dapat memberikan dampak positif dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Perusahaan yang terlibat dalam ekspor diwajibkan untuk berkontribusi dalam pengembangan masyarakat setempat, termasuk memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. 

Dengan demikian, dampak negatif dari ekspor pasir laut terhadap nelayan dapat diminimalisasi melalui penyediaan alternatif pekerjaan dan program pemberdayaan.

Keterbatasan Pengetahuan

Lalu kenapa isu ekspor pasir hasil sedimen di laut jadi sedemikian ramai? Bisa jadi ini akibat media massa yang melakukan pemberitaan memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki cukup pengetahuan yang akurat.

Tak bisa dimungkiri algoritma Google telah menjadi ‘tuhan’ bagi media massa menyebabkan media massa tak berani mengambil sikap berbeda demi menjalankan fungsi kontrol sosial meski harus melawan arus opini yang deras di media sosial.

Pada sisi lain, Pemerintah yang berkepentingan terhadap ekspor pasir laut apa sudah memberikan cukup ‘bekal’ bagi media massa dalam memberikan informasi yang seimbang dan akurat tentang isu ini, termasuk menjelaskan manfaat serta tantangan dari ekspor pasir laut.

Jika sadar tak cukup punya kemampuan tersebut, jadi pertanyaan penting apakah Pemerintah sudah menggandeng Key Opinion Leader (KOL), misalnya akademisi yang netral agar membantu mendampingi media massa?

Ini perlu karena eksplorasi, ekspor maupun reklamasi menggunakan pasir laut adalah praktik yang jamak di banyak negara. Tak perlu dengan teori yang melangit dan tak perlu jauh-jauh bicara soal pemanfaatan pasir.

Misal memaksakan diri menarasikan tentang praktik sukses di Jepang atau malah ke Singapura, padahal Pemerintah cukup menunjukkan ke Jakarta Utara: ada sebuah kawasan wisata berupa pantai buatan lengkap dengan pasir putih terhampar.

Sederhananya, enough with smart book. Please smart talk! Jika diartikan, Cukuplah berteorinya, Berilah contoh nyata!

Karena masyarakat yang ribut di media sosial, kemudian diangkat media massa itu sebetulnya frustasi kurang jalan-jalan! 

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan