Pendidikan GOTAG
pasir laut
Berita
-
Putusan MA Batalkan PP Ekspor Pasir Laut Rezim Jokowi, Ini Tanggapan LBH Muhammadiyah
PP ekspor pasir laut diterbitkan rezim Jokowi dan dikritik para pegiat lingkungan sebagai pemicu kerusakan lingkungan dan ekosistem laut.
-
Mari Berpikir “Out of The Box” Soal Ekspor Pasir Laut
Setelah lebih dari dua dekade dihentikan, kebijakan ekspor pasir laut kembali dibuka pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
-
Soal Eksploitasi Pasir Laut, Pakar Maritim: Indonesia Harus Perhatikan Upaya Pelestarian Lingkungan
Menurut Captain Hakeng, PP Nomor 26 Tahun 2023 cenderung lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya laut, khususnya pasi
-
Kebijakan Jokowi Jelang Lengser Dinilai Hanya Bikin Hancur Ekosistem Laut dan Ribuan Orang Nganggur
Ditaksir pendapatan nelayan yang hilang Rp990 miliar dan berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor perikanan sebesar 36.400 orang.
-
Ekonom CELIOS: Ekspor Pasir Laut Akan Menggerus PDB RI Hingga Rp 1,22 Triliun
Keputusan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut diprediksi akan sangat merugikan negara.
-
Hima Persis Terima Tantangan Debat Terkait Kebijakan Ekspor Pasir Laut
Polemik kebijakan mengenai kebijakan ekspor pasir laut yang baru-baru diresmikan oleh pemerintah terus menimbulkan pro dan kontra.
-
Tak Setuju Ekspor Pasir Laut, DPR: Pulau-pulau Kecil Bisa Hilang Lagi
Daniel Johan menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut.
-
Tak Mengindahkan Kritik, Hima Persis Kecam Ekspor Pasir Laut
dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh eksploitasi pasir laut tersebut akan berpengaruh dampak negatif terhadap ekonomi
-
Soal Kebijakan Ekspor Pasir Laut, KKP Sebut Tinggal Tunggu Keputusan Mendag, Segini Harganya
Pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dibanderol sekitar Rp90 ribu per meter kubik.
-
Soal Aturan Ekspor Pasir Laut, Menteri Trenggono: Kita Tunggu Menteri Perdagangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan aturan tersebut selesai di kuartal I-2024.
-
Di Banyuwangi Anies Bicara Soal Pasir Laut, Koperasi Hingga Susahnya Perizinan
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan berjanji akan membenahi masalah ini ketika menjadi Presiden Indonesia pada 2024.
-
KKP Hentikan Aktivitas Kapal Asing yang Keruk Pasir Laut di Teluk Jakarta
Adin Nur Awaluddin mengatakan pihaknya mengejar dan mencegah kapal asing tanpa izin yang melakukan pengerukan pasir tanpa dilengkapi dengan PKKPRL
-
Jokowi Bantah Dibukanya Ekspor Pasir Laut untuk Muluskan Investasi Singapura di IKN
Jokowi bantah dibukanya ekspor pasir laut yang sempat ditutup 2003 lalu bertujuan untuk memuluskan investasi Singapura di Ibu Kota Nusantara (IKN).
-
DPR Wanti-wanti Menteri ESDM Soal Peraturan Ekspor Pasir Laut: Bisa Dipanggil Aparat Hukum
Ekspor pasir laut dinilai bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
-
Menteri KKP Trenggono Sebut Butuh Kolaborasi untuk Pelaksanaan Ekspor Pasir Laut
Kerja kolaboratif untuk menjamin pengelolaan hasil sedimentasi di laut mengutamakan kepentingan ekologi.
-
Akademisi: Ekspor Pasir Laut Berpotensi Tenggelamkan Pulau di Teluk Jakarta
Pengerukan pasir di dalam laut juga bakal menghentikan proses fotosintesis yang akhirnya menyebabkan penurunan produktivitas ikan.
-
Trenggono Bantah PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi Picu Eksploitasi Besar-besaran Pasir Laut
Volume ekspor pasir laut ke Singapura mencapai 250 juta meter kubik per tahun.
-
KKP Minta Masyarakat Tak Berprasangka Buruk Soal Ekspor Pasir Laut: Ini Menjaga Laut Tetap Sehat
Semua pihak diajak untuk melihat secara komprehensif isi peraturan tersebut bukan cuma dari sisi ekspor pasir.
-
Menteri Trenggono Janji Penambangan Pasir Laut Tak Akan Masif: Kalau Ganggu Nelayan, Kami Hentikan
Para nelayan di Kepulauan Riau khawatir aktivitasnya bakal terganggu karena penambangan pasir laut.
-
Greenpeace Tolak Gabung Tim Kajian Ekspor Pasir Laut, Trenggono: Kalau Dia Pintar, Tak Bakal Menolak
Regulasi ekspor pasir laut adalah upaya greenwashing atau akal-akalan pemerintah yang mengatasnamakan pengelolaan laut demi keberlanjutan.
